Electronic Theses and Dissertation

Keberadaan para pedagang kaki lima tidak selalu dipandang baik oleh masyarakat karena seringnya dampak negatif yang muncul khususnya jika dikaitkan dengan penataan kota dan kebersihan serta keindahan kota, kebiasaan buruk yang dilakukan pedagang kaki lima yakni berjualan di tempat yang tidak semestinya, sehingga menimbulkan dampak yang mengganggu aktifitas masyarakat yang memiliki tingkat kepentingan lain di sekitaran tersebut, seperti berjualan diatas trotoar, di pinggir jalan dan diatas jembatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penataan PKL dan faktor pengahambat penataan PKL di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa proses yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan mencari opsi strategi dalam mempersiapkan ancaman dan peluang baru yang dituangkan dalam pendekatan dynamic governance. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban PKL di Kota Banda Aceh telah melakukan evaluasi dalam rangka penilaian dan verifikasi atas apa yang telah pemerintah realisasikan dalam memuwujudkan kota yang tertata yang dinamis sesuai dengan dynamic governance. Adapun faktor pengahambat dalam penataan PKL di kota Banda Aceh adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menganggu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. faktor lainnya adalah para PKL masih berjualan di tempat yang sudah dilarang. Sehingga para Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu memantau dan malakukan Razia di daerah-daerah yang telah dilarang.

Kata Kunci : Dynamic Governance, Pedagang Kaki Lima, Kota Banda Aceh

The community does not always see street sellers favorably due to the numerous negative effects that occur, particularly Wilayatul Hisbahen it comes to municipal planning, cleanliness, and aesthetic appeal. Street sellers' bad practices include setting up shop in improper locations, Wilayatul Hisbahich interferes with daily operations. individuals Wilayatul Hisbaho sell on the sidewalk, the side of the road, and the bridge, or Wilayatul Hisbaho are otherwise involved in the region but at a different level. The purpose of this study is to identify the Banda Aceh street vendor system and the barriers that prevent it from functioning effectively. A descriptive qualitative research methodology was employed in this study. According to the research findings, socializing is done and strategic options are sought after in order to get ready for potential risks and opportunities as described in the dynamic governance approach. In order to manage street vendors in Banda Aceh City, the government has evaluated their operations in order to check and assess their progress toward creating a dynamic, orderly city that complies with dynamic governance. One of the main obstacles to the organization of street sellers in Banda Aceh is the existence of careless people Wilayatul Hisbaho could interfere with Satuan Polisi Pamong Praja's operations. The fact that street vendors continue to operate in areas Wilayatul Hisbahere it is illegal is another contributing element. Thus, Satuan Polisi Pamong Praja needs to constantly keep an eye on and conduct raids in locations that have been forbidden. Keywords: Dynamic Governance, Street Vendor, Banda Aceh City