Electronic Theses and Dissertation

Perbuatan jinayat sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengaturan mengenai pelaksanaan uqubat terdapat pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Dalam Qanun Acara Jinayat pengaturan uqubat pada setiap jarimah sudah diatur berdasarkan hukum acaranya. Namun Kenyataannya masih ada hambatan yang dialami oleh jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dalam perkara yang menjadi kendala Jaksa sebagai eksekutor melakukan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam lingkup Jinayat, kendala yang dihadapi oleh jaksa pada perkara jinayat dan penanggulangan yang dilakukan oleh Jaksa dalam mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan putusan di wilayah hukum Banda Aceh.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian empiris yaitu penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian sekunder dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara yang dapat menyulitkan jaksa dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam lingkup jinayat umumnya dapat dijumpai pada pelaksanaan cambuk. Pada pelaksanaannya kendala yang dihadapi Jaksa pada pelaksanaan putusan yakni kondisi fisik dan psikis terpidana, perbedaan pendapat pada proses eksekusi, limit waktu dari putusan sampai restitusi, dasar hukum pada pemilihan uqubat, dan pengaturan terhadap uqubat restitusi. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala ini ialah pemeriksaan dan pembinaan oleh jaksa pada fisik maupun psikis terpidana, dan kerja sama antara kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah.

Disarankan perlu adanya penambahan pengaturan tentang standar operasional prosedur dalam qanun acara jinayat pada pelaksanaan uqubat agar dapat memperkuat kepastian hukum sehingga dapat dipastikan bahwa pada pelaksanaan uqubat terdapat kepastian hukum, peran jaksa harus memperngaruhi pelaksanaan uqubat dapat dijadikan pembelajaran, dan diperlukan adanya pembagian bidang pidana islam di Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang menangani perkara Jinayat.

Jinayat acts have been stipulated in Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The implementation of the judge's decision that has permanent legal force is in accordance with Article 270 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code. Arrangements regarding the implementation of uqubat are contained in Aceh Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedure. In Qanun Acara Jinayat, the regulation of uqubat on each jarimah has been regulated based on the procedural law. But in reality there are still obstacles experienced by prosecutors in the implementation of judges' decisions that have permanent legal force. The purpose of this study was conducted to explain in cases that become obstacles for prosecutors as executors to carry out the implementation of court decisions that have permanent legal force in the Jinayat scope, obstacles faced by prosecutors in jinayat cases and countermeasures taken by prosecutors in overcoming obstacles during the implementation of decisions in the Banda Aceh jurisdiction. The data in this study were obtained through empirical research methods, namely field research with library research. Field research to obtain primary data obtained through interviews with respondents and informants. Secondary research is conducted by studying the literature and applicable laws and regulations. Based on the results of the research shows that cases that can complicate the prosecutor in the implementation of decisions that have permanent legal force in the scope of jinayat can generally be found in the implementation of flogging. In its implementation, the obstacles faced by the prosecutor in the implementation of the verdict are the physical and psychological condition of the convict, differences of opinion on the execution process, the time limit from the verdict to restitution, the legal basis for the selection of uqubat, and the regulation of uqubat restitution. Efforts made to overcome this obstacle are examination and guidance by the prosecutor on the physical and psychological condition of the convict, and cooperation between the prosecutor's office and the Syar'iyah Court. It is suggested that there is a need for additional arrangements regarding standard operating procedures in the qanun of jinayat procedures on the implementation of uqubat in order to strengthen legal certainty so that it can be ensured that in the implementation of uqubat there is legal certainty, the role of the prosecutor must influence the implementation of uqubat can be used as a lesson learned, and there is a need for the division of the Islamic criminal field in the Banda Aceh District Attorney's Office which handles Jinayat cases.