Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan menyatakan bahwa dilarang bagi semua mobil barang untuk menaikkan dan menurunkan barang selain pada terminal dan pangkalan atau tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Walikota. Namun pada realitanya, masih terdapat angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh di Jalan Utama Rukoh.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh, kendala yang dihadapi serta penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari perundang-undangan dan literatur-literatur. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terahadap angkutan barang yang melakukan bongkar muat di dalam Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara berpatroli secara rutin setiap hari, namun belum optimal karena kurangnya personil, tidak didukung oleh peralatan yang memadai, dan kurangnya kesadaran dari pihak jasa angkutan. Kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kamera pengawas/CCTV di dalam Kota Banda Aceh dan regulasi sanksi yang lemah. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran yaitu dengan cara sosialisasi dan memberikan peringatan tertulis serta penilangan. Selain itu, juga dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh agar tetap rutin dan meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada pihak-pihak angkutan juga sangat diperlukan, serta memperbaiki regulasi terkait sanksi yang masih lemah terhadap Pengusaha jasa angkutan dan pengemudi mobil barang yang melakukan pelanggaran. Disarankan juga untuk menetapkan aturan mengenai jam dan rute operasional untuk angkutan barang yang masuk ke dalam Kota Banda Aceh.

Article 3 of Qanun Banda Aceh No. 9 of 2000 concerning Terminal and Base Management stipulates that all freight vehicles are prohibited from loading and unloading goods except at terminals and bases or designated locations by the Mayor. However, in reality, there are still freight transport activities conducting loading and unloading in Banda Aceh on Rukoh Main Street. The purpose of this research is to explain the supervision carried out by the Department of Transportation of Banda Aceh on freight transport activities conducting loading and unloading in the city, the challenges faced, and the enforcement of the law against such activities. This study employs an empirical juridical research approach. Data were obtained through literature review and field research. Literature review was conducted to gather secondary data by studying legislation and existing literature. Field research involved primary data collection through interviews with respondents and informants, which were subsequently analyzed using a qualitative approach. The findings indicate that the Department of Transportation of Banda Aceh conducts regular patrols daily to supervise freight transport activities conducting loading and unloading within the city. However, this supervision is not yet optimal due to inadequate personnel, lack of adequate equipment, and insufficient awareness among transport service providers. Challenges include the lack of CCTV surveillance cameras in Banda Aceh and weak sanction regulations. Law enforcement against violations involves socialization, issuing written warnings, and fines, with possible criminal penalties and fines as well. Recommendations include enhancing routine supervision, comprehensive socialization to transport stakeholders, and improving regulations regarding sanctions for transport service providers and freight vehicle drivers committing violations.