Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selanjutnya dalam Pasal 34 huruf a dan huruf j Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “pelaku usaha berkewajiban: a) untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal; j) mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat”. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada pelaku usaha di Kota Banda Aceh yang tidak mencantumkan label halal pada produknya termasuk produk minuman kemasan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku usaha tidak mencantumkan label halal pada produk minuman kemasan, untuk menjelaskan tanggapan konsumen terhadap produk yang tidak tercantum label halal, dan untuk menjelaskan tindakan hukum pemerintah terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal.

Metode penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris, Data primer diperoleh dari responden dan informan yang terkait langsung dengan objek penelitian melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa buku, laporan, jurnal hingga artikel ilmiah yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor pelaku usaha tidak mencantumkan label halal pada produk minuman kemasan antara lain: yakin produknya halal, tidak mengetahui kewajiban labelisasi halal, waktu yang dibutuhkan cukup lama, membutuhkan biaya; merasa tidak perlu karena produknya tetap laku terjual. Konsumen tidak teliti dan kurang memperhatikan label halal pada produk minuman kemasan yang akan dibeli. Pemerintah memberikan subsidi gratis sertifikasi halal bagi pelaku usaha, tetapi jika tidak juga mencantumkan, pelaku usaha mendapatkan sanksi.

Disarankan kepada pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk minuman kemasan. Konsumen disarankan lebih teliti dan memperhatikan kehalalan produk minuman kemasan yang akan dibeli, kepada Pemerintah dan lembaga terkait disarankan agar lebih aktif dalam mengawasi setiap pelaku usaha yang memproduksi produk minuman kemasan tanpa label halal.

Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee stipulates that “products that enter, circulate, and are traded in the territory of Indonesia must be halal certified”. Furthermore, Article 34 letter a and letter j of Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System stipulates that “business actors are obliged: a) to apply for halal certification for products that have not been halal certified; j) include the halal logo of LPPOM MPU Aceh on product packaging in a size that is easily visible”. However, in practice there are still business actors in Banda Aceh City who do not include halal labels on their products including bottled beverage products. The writing of this thesis aims to explain the factors that cause business actors not to include halal labels on packaged beverage products, to explain consumer responses to products that do not include halal labels, and to explain government legal action against products that do not include halal labels. The research method of this thesis is empirical juridical research method, primary data obtained from respondents and informants who are directly related to the object of research through interviews. Secondary data is obtained from legal materials collected through library research in the form of books, reports, journals and scientific articles related to the information needed for this research. The collected data was analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that the factors of business actors not including halal labels on packaged beverage products include: believing the product is halal, not knowing the obligation of halal labeling, the time required is long enough, requires costs; feel unnecessary because the product still sells well. Consumers are not careful and pay less attention to the halal label on packaged beverage products to be purchased. The government subsidizes free halal certification for business actors, but if they do not include it, business actors get sanctions. It is recommended for business actors to carry out halal certification and labeling of packaged beverage products. Consumers are advised to be more careful and pay attention to the halalness of packaged beverage products to be purchased, to the Government and related institutions are advised to be more active in supervising every business actor who produces packaged beverage products without halal labels.