PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MORAL PADA HAK CIPTA LOGO DI MEDIA SOSIAL | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MORAL PADA HAK CIPTA LOGO DI MEDIA SOSIAL


Pengarang

SITI DAIYANA - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Yunita - 198306212006042002 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2003101010150

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Berdasarkan Pasal 5 UUHC, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan apapun alasannya meskipun hak cipta telah dialihkan kepada pihak lain. Namun, dalam pelaksanaannya perlindungan hak moral kurang mendapatkan pengakuan dalam masyarakat, karena itulah banyak penggunaan ciptaan milik orang lain secara bebas dilakukan. Apalagi dengan kemudahan yang didapatkan melalui media sosial pelanggaran semakin banyak terjadi.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak moral pada hak cipta logo di media sosial, akibat hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial terhadap hak cipta logo, dan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta logo di media sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelanggaran hak moral pada hak cipta logo dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap hak moral Pada Hak Cipta logo telah diatur dalam UUHC. Hak moral telah diatur dalam Pasal 5 UUHC, konsep hak moral dalam Pasal 5 UUHC menerapkan konsep hak moral dalam Konvensi Bern. Logo merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC. Pelanggaran terhadap logo yang terjadi adalah pemakaian logo secara bebas oleh kreator konten tanpa izin. Akibat dari pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat menghilangkan reputasi pencipta atau pemegang Hak Cipta, menghilangkan kepercayaan dari masyarakat karena pemakaian logo yang tidak tepat dan mengambil manfaat dari logo milik orang lain yang merugikan hak ekonomi. Bagi pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UUHC. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan atau di luar Pengadilan. UUHC telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pasal 95 UUHC, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa lebih efisien dalam hal terjadinya pelanggaran hak moral.

Disarankan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap hak moral dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak moral, kepada masyarakat diharapkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Under Article 5 of the UUHC, moral rights are rights that are eternally attached to the creator that can not be eliminated for any reason even though copyright has been transferred to another party. However, in practice, the protection of moral rights is less recognized in society, which is why there is a lot of free use of other people's creations. Especially with the ease obtained through social media more and more violations occur. The purpose of this paper is to explain the legal protection of moral rights violations on copyright logos in social media, legal consequences of violations that occur in social media against copyright logos, and dispute resolution of copyright infringement logos in social media. The research method used in writing this thesis is normative juridical research method. This research was conducted to analyze the violation of moral rights in logo copyright with the method of statutory approach and conceptual approach. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. Based on the results of the study, legal protection of moral rights in logo copyright has been regulated in the UUHC. Moral rights have been regulated in Article 5 of the UUHC, the concept of moral rights in Article 5 of the UUHC applies the concept of moral rights in the Bern Convention. Logo is one type of protected creation as mentioned in the explanation of Article 40 paragraph (1) letter f of the UUHC. The violation of the logo that occurs is the free use of the logo by the content creator without permission. As a result of copyright infringement, it can eliminate the reputation of the creator or copyright holder, eliminate the trust of the public due to improper use of the logo and take advantage of other people's logos that harm economic rights. The perpetrators may be subject to sanctions in accordance with the provisions stipulated in Article 112 through Article 119 of the UUHC. The dispute resolution mechanism can be carried out in court or out of court. The UUHC has regulated the dispute resolution mechanism in Article 95 of the UUHC, the settlement of Copyright disputes can be done through arbitration, alternative dispute resolution or court. Settlement through alternative dispute resolution is more efficient in the event of a violation of moral rights. It is recommended to the government to be able to increase law enforcement against moral rights and stricter sanctions against violations of moral rights, to the public is expected to be wiser in using social media and to the creator or copyright holder to be able to take decisive action against violations that occur.

Citation



    SERVICES DESK