Electronic Theses and Dissertation

Pasal 20 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan.” Namun dalam kenyataan nya masih banyak ditemukan para pelaku penyalahgunaan smartphonesebagai aktivitas menyediakan fasilitas jarimah maisir di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Proses penyelesaian perkara penyedia fasilitas jarimah maisir di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku yang menyediakan fasilitas jarimah maisir dan hambatan dalam menanggulangi penyedia fasilitas jarimah maisir di Kabupaten Nagan Raya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Dalam memperoleh data untuk penelitian skripsi ini maka dilakukan wawancara langsung di lapangan dan melalui studi kepustakaan seperti perundang-undangan, Buku-buku dan penelitian terdahulu.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian perkara penyedia fasilitas jarimah maisir dimulai dari tahap kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Setelah itu diserahkan kepada pihak kejaksaan agar membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pihak Mahkamah Syar’iyah untuk segera di persidangkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku yang menyediakan fasilitas jarimah maisir meliputi faktor umur dan banyak sedikitnya keuntungan yang diraih dari aktifitas tersebut. Hambatan dalam penanggulangan penyedia fasilitas jarimah maisir yaitu kurangnya kepedulian masyarakat kepada kepolisian dalam mengungkap penyediaan fasilitas maisir, Informasi waktu penggerebekan yang sudah diketahui oleh para penyedia fasilitas, penyedia fasilitas yang sulit dilacak dikarenakan tempat yang tidak menentu saat melakukan transaksi
Disarankan kepada para penegak hukum untuk melakukan kolaborasi untuk melakukan patroli dan razia. Dengan melakukan razia secara teratur, penegak hukum dapat mengurangi ketersediaan penyedia fasilitas jarimah maisir dan kepada masyarakat untuk dapat mendukung penegakan syariat islam dengan cara tidak melakukan aktifitas menyediakan fasilitas maisir.

Article 20 of Qanun Aceh number 6 of 2014 concerning jinayat law reads "Every person who deliberately organizes, provides facilities, or finances Jarimah maisir as intended in Article 18 and Article 19 is threatened with 'Uqubat Ta'zir whipping a maximum of 45 times and/or a fine of a maximum of 450 grams of pure gold and/or imprisonment of a maximum of 45 months." However, in reality there are still many perpetrators who misuse smartphones as an activity to provide finger maisir facilities in the jurisdiction of the Suka Makmue Syar'iyah Court. The aim of writing this thesis is to explain the process of resolving cases involving providers of Jarimah Maisir facilities in the jurisdiction of the Suka Makmue Syar'iyah Court, the judge's considerations in handing down sentences to perpetrators who provide Jarimah Maisir facilities and obstacles in overcoming providers of Jarimah Maisir facilities in Nagan Raya Regency. The research method used in this research is empirical juridical. In obtaining data for this thesis research, direct interviews were conducted in the field and through literature studies such as legislation, books and previous research. The research results show that the process of resolving cases providing Jarimah Maisir facilities starts from the police stage in the inquiry and investigation process. After that, it was handed over to the prosecutor's office to prepare an indictment and submit it to the Sharia Court for immediate trial. The judge's considerations in handing down a sentence to the perpetrator who provided the jarimah maisir facility included the age factor and the amount of profit gained from the activity. Obstacles in dealing with providers of Jarimah Maisir facilities are the lack of public concern for the police in disclosing the provision of Maisir facilities, information on the time of the raid which is already known by the facility providers, facility providers who are difficult to track due to uncertain locations when carrying out transactions. It is recommended that law enforcers collaborate to carry out patrols and raids. By carrying out regular raids, law enforcers can reduce the availability of Jarimah Maisir facility providers and the public can support the enforcement of Islamic law by not carrying out activities to provide Maisir facilities.