Electronic Theses and Dissertation

Penyelesaian tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penyelesaian kasus melalui keadilan restoratif memungkinkan penghentian penuntutan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian dan kendala tindak pidana pencurian melalui restorative justice serta akibat hukum yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang di wilayah hukum kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Banda Aceh menghadapi beberapa kendala, termasuk faktor hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan kemampuan penegak hukum dalam mediasi. Meskipun demikian, konsep ini diharapkan dapat memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan lebih komprehensif. Disarankan adanya aturan yang konkret sebagai pedoman dalam penyelesaian melalui keadilan restoratif. Selain itu, perlu adanya peningkatan penerapan keadilan restorative serta penegak hukum yang dapat memfasilitasi para pihak untuk mencapai perdamaian.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pencurian, Tindak Pidana

The resolution of theft crimes in the jurisdiction of the Banda Aceh District Attorney's Office employs a restorative justice approach. This approach involves perpetrators, victims, and other relevant parties to achieve a fair resolution focused on restoring conditions rather than seeking retribution. According to the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 on Discontinuation of Prosecution based on Restorative Justice, cases can be resolved through restorative justice with the possibility of discontinuing prosecution if specific conditions are met. This study aims to explain the resolution and challenges of theft crimes through restorative justice in the Banda Aceh District Attorney's jurisdiction, and the legal implications of such resolutions. The research employs a juridical-empirical method involving observation and interviews. The research finding showed that the implementation of restorative justice in Banda Aceh faces various challenges, including legal factors, public legal awareness, and the law enforcement's mediation capabilities. Nevertheless, the concept is expected to comprehensively restore relationships among perpetrators, victims, and the community. It is recommended to establish concrete rules as guidelines for resolving cases through restorative justice. Additionally, there is a need to enhance the application of restorative justice and involve law enforcement officials who can effectively facilitate dialogue among all parties to achieve peace and reconciliation. Keywords: Restorative Justice, Theft, Criminal Offense