Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal. Apabila unsur klausa yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Warga negara asing yang ingin memiliki tanah dengan hak milik yang ada di Indonesia melakukan perjanjian nominee dengan warga negara Indonesia yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang berisi hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur klausa yang halal. Perjanjian nominee tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata berupa adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang menjadikannya tergolong kedalam suatu perbuatan melawan hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan korelasi antara perjanjian nominee dengan perbuatan melawan hukum, bentuk dan isi dari perjanjian nominee, dan pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum perjanjian nominee.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, laporan hasil penelitian hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan topik pada penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum lahir dari perjanjian nominee yang awalnya merupakan sebuah perjanjian seharusnya berakhir dengan wanprestasi. Namun dikarenakan perjanjian nominee melanggar UUPA maka perjanjiannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk dari perjanjian nominee sendiri ialah akta notaris yang isinya ialah perjanjian antara warga negara asing selaku yang meminjam nama dan warga negara Indonesia selaku yang dipinjamkan nama untuk memiliki tanah dengan hak milik yang ada di Indonesia. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dps. dan Pengadilan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gin, perjanjian nominee dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Disarankan kepada notaris menolak membuatkan akta perjanjian nominee. Pemerintah pun harus membuat regulasi pelarangan khusus mengenai perjanjian nominee dan melakukan penyuluhan mengenai perjanjian nominee terlebih kepada daerah yang memiliki potensial ekonomi tinggi. Disamping itu, Warga negara Indonesia dan warga negara asing haruslah lebih berhati hati dan cermat dalam membuat sebuah perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Article 1320 of the Civil Code states that the legal conditions of an agreement are agreement, capacity, a certain matter, and a lawful clause. If the element of the lawful clause is not fulfilled, the agreement is null and void. Foreign nationals who want to own land with property rights in Indonesia make nominee agreements with Indonesian citizens that contradict Article 21 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations which contains only Indonesian citizens can have property rights so that the agreement does not fulfill the element of a lawful clause. The nominee agreement fulfills the elements in Article 1365 of the Civil Code in the form of unlawful act, fault, loss, and causal relationship between the unlawful act and the loss that makes it classified as a unlawful act. The purpose of writing this thesis is to explain the correlation between nominee agreement with unlawful act, form and content of nominee agreement, and consideration of judge in case of unlawful act of nominee agreement. This type of research is normative juridical research. In This research uses primary legal materials in the form of laws and court decisions. Secondary legal materials in the form of legal books, legal research reports, and legal articles relevant to the topic of this research. Tertiary legal materials in the form of Indonesian dictionaries. The results of this study explain that the tort was born from a nominee agreement of the nominee agreement which was originally an agreement should have ended in default. from the nominee agreement which was originally an agreement that should have ended in default. However, because the nominee agreement violates the UUPA, the agreement can be categorized as a tort. The form of the nominee agreement itself is a notarial deed whose content is an agreement between a foreign citizen as the name borrower and an Indonesian citizen as the name lender to own land with property rights in Indonesia. In Court Decision Number 274/Pdt.G/2020/PN Dps. and Court Decision Number 137/Pdt.G/2021/PN Gin, the nominee agreement is seen as a tort. It is recommended that notaries refuse to make nominee agreement deeds. The government must also make special regulations prohibiting nominee agreements and conduct counseling on nominee agreements, especially in areas with high economic potential. In addition, Indonesian citizens and foreign citizens must be more careful and careful in making an agreement so as not to cause harm in the future. make an agreement so as not to cause losses in the future.