Electronic Theses and Dissertation

POJK No. 67 Tahun 2016 mengatur tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, yang berisi tentang kewajiban perusahaan asuransi untuk memberitahukan kepada pemegang polis tentang peralihan asuransi konvensional menjadi syariah. PT BRI Asuransi Indonesia Kantor Cabang Aceh merupakan perusahaan asuransi yang melakukan peralihan asuransi konvensional menjadi syariah. Namun dalam prakteknya, saat melakukan peralihan polis menjadi syarih, perusahaan ini melaksanakan peralihan tanpa meminta persetujuan secara langsung kepada peserta asuransi.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan peralihan asuransi kebakaran konvensional ke syariah, tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap klaim saat terjadinya proses peralihan, dan hambatan yang dihadapi perusahaan asuransi dalam melakukan peralihan asuransi kebakaran konvensional menjadi syariah.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripi ini yaitu metode yuridis empiris. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari proses wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peralihan asuransi kebakaran konvensional ke syariah di PT BRI Asuransi Indonesia Kantor Cabang Aceh dilakukan dengan akad Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/IV/2001 dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dalam POJK No. 67 Tahun 2016. PT BRI Asuransi Indonesia Kantor Cabang Aceh Syariah tetap bertanggung jawab merealisasikan klaim asuransi dalam proses peralihan. Hambatan yang dihadapi perusahaan asuransi yaitu, terdapat polis asuransi yang mengalami penunggakan premi sehingga tidak dapat dilakukan peralihan status menjadi syariah sampai preminya terbayar lunas, dan hambatan dalam penentuan objek pertanggungan asuransi.

Disarankan kepada pihak perusahaan asuransi agar memberikan informasi dan sosialisasi terkait produk-produk asuransi syariah ini kepada masyarakat khususnya peserta asuransi. Diperlukannya aturan hukum yang khusus mengatur asuransi syariah di Indonesia.

POJK No. 67/2016 regulates the business licensing and institutionalization of insurance companies, which contains the obligation of insurance companies to notify policyholders about the transition of conventional insurance to sharia. PT BRI Asuransi Indonesia Aceh Branch Office is an insurance company that transitions conventional insurance into sharia. However, in practice, when switching policies to sharia, this company carries out the transition without asking for direct approval from insurance participants. The purpose of this study is to explain the implementation of the transition of conventional fire insurance to sharia, the responsibility of insurance companies for claims during the transition process, and the obstacles faced by insurance companies in carrying out the transition of conventional fire insurance to sharia. The method used in writing this script is the empirical juridical method. To obtain data, library research and field research were conducted. Library research is used to obtain secondary data. Field research is used to obtain primary data obtained from the interview process with respondents and informants. The results showed that the implementation of the transition of conventional fire insurance to sharia at PT BRI Asuransi Indonesia Aceh Branch Office was carried out with the Wakalah Bil Ujrah and Mudharabah contracts contained in DSN-MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/IV/2001 and carried out by following the procedures in POJK No. 67 of 2016. PT BRI Asuransi Indonesia Aceh Syariah Branch Office remains responsible for realizing insurance claims in the transition process. The obstacles faced by insurance companies, namely, there are insurance policies that experience premium arrears so that the status change to sharia cannot be carried out until the premium is paid in full, and obstacles in determining the object of insurance coverage. It is recommended that insurance companies provide information and socialization related to sharia insurance products to the public, especially insurance participants. The need for legal rules specifically governing sharia insurance in Indonesia.