Electronic Theses and Dissertation

Pidana pelatihan kerja merupakan pengganti dari pidana denda yang dikenakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya anak yang dijatuhkan pidana pelatihan kerja menjadi alasan dalam pelaksanaannnya dapat memenuhi hak anak dan selama menjalani masa pidananya dapat berjalan dengan lancar, Namun pada kenyataannya pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki beberapa kendala yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pelatihan kerja oleh anak.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja, kendala dalam pelaksanaan pelatihan kerja dan upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Jenis penelitiana ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangnan, dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja yang terhadap anak masih tidak berjalan dengan baik karena beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan pelatihan kerja seperti kurangnya pengawasan, Keterbatasan sumber daya manusia, kerjasama dengan lembaga lain, penegakan hukum, dan tidak tersedianya lembaga khusus untuk pelatihan kerja. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelatihan kerja seperti melaksanakan pelatihan bagi orang tua dan keluarga, melatih keterampilan anak sebelum pelatihan kerja, dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga vokasi sebagai tempat anak melaksanakan pelatihan kerja.

Disarankan kepada Hakim anak untuk memperhatikan jangka waktu yang dijatuhkan kepada anak sesuai dengan UU SPPA, Pihak BAPAS Kelas II Banda Aceh agar menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah yang menyediakan pelatihan kerja guna tercapainya tujuan reintegrasi anak dan orang tua untuk melakukan pengawasan dengan baik demi pelatihan kerja yang diberikan kepada anak tidak menjadi sia-sia dan menjadi bekal nantinya bagi anak kembali ke masyarakat seperti sedia kala.

Job training punishment is a substitute for fines imposed on children as perpetrators of criminal acts in accordance with the provisions of Article 71 Paragraph 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The existence of children who are sentenced to job training is the reason for its implementation to fulfill the rights of children and while serving their criminal period can run smoothly, but in reality the implementation of job training for children in conflict with the law still has several obstacles that can interfere with the process of implementing job training by children. The purpose of this study is to explain the implementation of criminal sanctions for job training, obstacles in the implementation of job training and efforts to overcome obstacles in the implementation of job training for children in conflict with the law. This type of research is empirical juridical research. Data obtained in this research through field research and library research. Field research to obtain primary data obtained from interviews with respondents and informants. Literature research to obtain secondary data by studying books, laws and regulations, and journals related to the object of research. The results of this study indicate that the implementation of criminal sanctions for job training for children is still not going well because of several obstacles in the process of implementing job training such as lack of supervision, limited human resources, cooperation with other institutions, law enforcement, and the unavailability of special institutions for job training. Efforts made in overcoming obstacles in the implementation of vocational training such as conducting training for parents and families, training children's skills before job training, and improving cooperation with vocational institutions as a place for children to carry out job training. It is recommended to the juvenile judge to pay attention to the period imposed on the child in accordance with the SPPA Law, the BAPAS Class II Banda Aceh to establish a cooperative relationship with government agencies that provide job training in order to achieve the goal of reintegrating children and parents to supervise properly so that the job training provided to children does not become useless and become a provision later for children to return to society as before.