Electronic Theses and Dissertation

Pada Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN-Ckr tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati, terdakwa Bayu Segara dan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda bersama rekan-rekannya melakukan pencurian. Jaksa penuntut umum menggabungkan kedua terdakwa dalam satu berkas perkara walaupun keduanya memiliki kualitas perbuatan yang berbeda. Dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan kesatu menggunakan Pasal 365 ayat (4) KUHP dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, walaupun faktanya perbuatan terdakwa menurut hasil penyidikan tidak memenuhi unsur Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tindakan jaksa penuntut umum yang kurang tepat dalam menggabungkan berkas perkara antara kedua terdakwa dengan kualitas perbuatan yang berbeda, dan menganalisis bahwa bentuk dakwaan serta dasar hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum tidak tepat.

Penulisan ini bersifat studi kasus dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa data sekunder, melalui kegiatan membaca, menelaah dan mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN-Ckr.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum tidak tepat dalam menggabungkan berkas perkara antara terdakwa Bayu Segara dan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda karena antara kedua terdakwa memiliki kualitas perbuatan yang berbeda. Penggabungan dakwaan tersebut menyebabkan terdakwa kesulitan dalam pembelaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum tidak tepat dalam menggunakan dakwaan alternatif dengan dakwaan kedua Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, karena pasal tersebut tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan hasil penyidikan. Lebih tepat bagi jaksa penuntut umum untuk menggunakan bentuk dakwaan subsidair.

Disarankan kepada penuntut umum untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kualifikasi peran dalam menyusun dakwaan terhadap kasus yang memiliki delik penyertaan, dan tidak hanya berfokus pada memenjarakan terdakwa, serta agar lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada hasil penyidikan.

In Decision Number 258/Pid.B/2019/PN-Ckr regarding the crime of theft with violence in aggravating circumstances resulting in death, the defendant Bayu Segara and the defendant Kaharudin Fauzy Almeyda together with their colleagues committed theft. The public prosecutor combined the two defendants in one case file even though they had different quality of actions. The charges used by the public prosecutor were in the form of alternative charges, with the first charge using Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code and the second charge using Article 368 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code, despite the fact that the actions of the defendants according to the results of the investigation did not fulfill the elements of Article 368 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code. This paper aims to analyze the inappropriate actions of the public prosecutor in combining case files between the two defendants with different quality of acts, and to analyze that the form of indictment and legal basis used by the public prosecutor were inappropriate. This writing is a case study using normative legal research methods. Data is obtained through literature study in the form of secondary data, through reading, analyzing and quoting books and laws and regulations related to the object of research and Decision Number 258/Pid.B/2019/PN-Ckr. The results showed that the public prosecutor was incorrect in combining the case files between the defendant Bayu Segara and the defendant Kaharudin Fauzy Almeyda because the two defendants had different quality of actions. The merging of the charges caused difficulties for the defendant in his defense. The results also showed that the public prosecutor was not correct in using an alternative charge with the second charge of Article 368 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code, because the article did not match the actions of the defendant based on the results of the investigation. It was more appropriate for the public prosecutor to use the subsidiarity charge. It is recommended for the public prosecutor to pay more attention and consider the qualifications of the role in preparing charges in cases that have an offense of participation, and not only focus on imprisoning the defendant, and to be more careful in preparing an indictment that is more in accordance with the actions of the defendant based on the results of the investigation.