Electronic Theses and Dissertation

PT. Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang dan/atau dokumen di Indonesia. Berdasarkan KD.128/DITRAKET/0616 juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dijelaskan bahwa pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti kerugian apabila mengalami keterlambatan, kerusakan, serta kehilangan dengan diberikan biaya ganti kerugian 0,5 – 1 x biaya pengiriman. Kenyatannya dalam prakteknya pengiriman yang mengalami kerugian keterlambatan tidak mendapatkan ganti kerugian keterlambatan sebagai mana yang ditentukan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab keterlambatan pengiriman paket, menjelaskan tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) terhadap kerugian yang dialami pengguna layanan pos, serta menjelaskan penyelesaian atas kerugian yang dialami pengguna layanan pos.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji permasalahan yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu sesuai dengan keadaan dalam masyarakat berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, serta didukung dengan data sekunder yaitu berupa buku atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

Keterlambatan pengiriman barang dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kelalaian dari penyelenggara pos dalam menginput data hingga penyortiran barang, kesalahan pengguna layanan pos dalam memberikan keterangan paket, serta keadaan di luar kendali manusia seperti perayaan hari tertentu serta bencana alam. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Pos yaitu berupa sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang dialami pengguna layanan pos dengan berdasarkan aturan KD.128/DITRAKET/0616 meskipun sebagian dari pengguna layanan pos tidak mengetahui aturan tersebut dikarenakan tidak tertulis pada bukti pengiriman dan penyelenggara pos juga tidak memberikan pemberitahuan sacara langsung mengenai aturan ganti kerugian akibat pengiriman yang terlambat. Penyelesaian kerugian akibat keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan yaitu melalui jalur non litigasi dengan kesepakatan bersama.

Dari hasil penelitian tersebut disarankan penyelenggara dan pengguna layanan pos melakukan pengecekan kembali data pengiriman. Diharapkan PT. Pos menginformasikan secara jelas mengenai biaya ganti kerugian dan memberitahukan batas perhitungan waktu keterlambatan ganti kerugian. Serta diharapkan penyelesaian dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan aturan KD.128/DITRAKET/0616.

PT Pos Indonesia (Persero) is one of the goods and/or document delivery service companies in Indonesia. Based on KD.128/DITRAKET/0616 in conjunction with Article 28 of Law Number 38 of 2009 concerning Posts, it is explained that postal service users are entitled to compensation if they experience delays, damage, and loss by being given a compensation fee of 0.5 - 1 x shipping costs. In fact, in practice, shipments that experience delay losses do not get compensation for delays as specified. The purpose of writing this thesis is to explain the factors that cause delays in package delivery, explain the responsibility of PT Pos Indonesia (Persero) for losses experienced by postal service users, and explain the settlement of losses experienced by postal service users. The research method used is empirical juridical research, which examines the problems that occur based on Law Number 38 of 2009 concerning Posts and then connected with the reality that occurs in society. Data collection is carried out using primary data, which is in accordance with the situation in the community based on the results of interviews with respondents, and is supported by secondary data in the form of books or literature related to the object of research. Delays in delivery of goods can occur due to several factors, namely negligence from postal organizers in inputting data to sorting goods, postal service user errors in providing package information, as well as circumstances beyond human control such as celebrations of certain days and natural disasters. The form of responsibility provided by PT Pos is in the form of a sum of money in accordance with the losses suffered by postal service users based on the KD.128/DITRAKET/0616 rule, although some of the postal service users do not know the rule because it is not written on the proof of delivery and the postal organizer also does not provide direct notification regarding the rules for compensation due to late delivery. Settlement of losses due to delay, damage, and loss is through non-litigation channels by mutual agreement. From the results of this study, it is recommended that postal service organizers and users recheck delivery data. It is hoped that PT Pos will clearly inform about the cost of compensation and inform the time limit for calculating the delay in compensation. And it is hoped that the settlement can be carried out in a timely manner and in accordance with the rules KD.128/DITRAKET/0616.