Electronic Theses and Dissertation

Selama 1970-1990, Indonesia menjadi salah satu produsen minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Pengelolaan sumber daya alam tersebut membutuhkan investasi asing langsung, dikarenakan memerlukan modal, teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan investasi asing langsung di Indonesia dilakukan dengan cara pendirian anak perusahaan oleh perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat dibutuhkan pengaturan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan untuk memastikan hubungan antara keduanya dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam investasi asing langsung. Kemudian, kewenangan dan intervensi yang dapat dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan, dan hambatan investasi asing langsung yang terjadi dalam praktik di sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis berbagai buku, jurnal, penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik tentang aspek hukum berkaitan dengan hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam investasi asing langsung di sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara rinci hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Hubungan tersebut lebih ditentukan oleh anggaran dasar dan kontrak kerja sama bisnis anak perusahaan itu sendiri. Sebagai pemegang saham mayoritas, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk memengaruhi dan ikut campur dalam keputusan strategis, manajemen keuangan, rencana bisnis, dan operasional anak perusahaan. Selain itu, investasi asing di sektor hulu migas di Aceh menghadapi beberapa hambatan, seperti masalah kenyamanan dan keamanan lingkungan serta regulasi dan administrasi yang rumit, seperti proses perizinan yang membutuhkan waktu lama dan Rancangan Qanun Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang belum disahkan menjadi Qanun. Disarankan kepada Pemerintah untuk membentuk ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Aceh diharapkan menyederhanakan regulasi dan administrasi perizinan investasi agar mendorong investor asing untuk berinvestasi.

During the 1970s-1990s, Indonesia became one of the world's largest producers of oil and gas. The management of these natural resources requires foreign direct investment, as it requires capital, technology and competent human resources. Foreign direct investment activities in Indonesia are conducted through the establishment of subsidiaries by foreign companies and Indonesian companies. In connection with this, it is necessary to regulate the law between the parent company and the subsidiary to ensure that the relationship between the two can run effectively. the relationship between the two can run effectively. This research aims to explain the legal relationship between parent and subsidiary companies in foreign direct investment. company and subsidiary in foreign direct investment. Then, the authority and intervention that can be done by the parent company to the subsidiary, and the obstacles of foreign direct investment that occur in practice in the upstream oil and gas sector in Aceh. This research uses a normative juridical research method by analysing various books, journals, research, and laws and regulations. analysing various books, journals, research, and related laws and regulations. This research aims to provide a good understanding of the legal aspects related to the relationship between parent companies and subsidiaries in foreign direct investment in the upstream oil and gas sector in Aceh. The research results indicate that Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies does not regulate in detail the legal relationship between a parent company and its subsidiary. This relationship is primarily governed by the articles of association and business cooperation agreements of the subsidiary itself. As the majority shareholder, the parent company has the authority to influence and intervene in strategic decisions, financial management, business plans, and operations of the subsidiary. Additionally, foreign investments in the upstream oil and gas sector in Aceh face several obstacles, such as environmental comfort and security issues, as well as complex regulations and administration, such as lengthy licensing processes and the draft Qanun on Oil and Gas Mining in Aceh that has not yet been enacted into law. It is recommended that the Government establish legal provisions governing the relationship between parent companies and subsidiaries. Additionally, the Government and the Aceh Government are expected to simplify regulations and administrative procedures for investment permits to encourage foreign investors to invest.