Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Sebagaimana Arahan Permendagri No. 138 Tahun 2017 kepada DPMPTSP
Daerah dalam mengimplementasikan pelayanan perizinan secara elektronik (PSE).
Kemudian ditanggapi oleh Pergub Aceh No. 55 Tahun 2020 mengintruksikan
kepada seluruh kepala daerah kabupaten atau kota untuk menerapkan pelayanan
perizinan satu pintu yang terintegrasi dengan sepenuhnya online menggunakan
OSS dan Sicantik berbasis cloud. Berdasarkan data ombudsman mencapai 2,56%
pengaduan terkait dengan mekanisme perizinan. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui penghambat dan pendukung dalam melakukan monitoring dan
evaluasi yang di lakukan oleh DPMPTSP Aceh dalam penggunaan Aplikasi
Sicantik Cloud di Aceh, berlandaskan teori kebijakan publik, yakni memonitoring,
dan mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan
terpadu guna dapat mengambil solusi dan merumuskan kebijakan baru yang dapat
menyelesaikan permasalahan publik terutama pada aplikasi Sicantik Cloud.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan mewawancarai
narasumber dari berbagai elemen yang berwenang dan pemohon perizinan
sebanyak 5 orang. Ditemukannya masih adanya kurang informasi alur
permohonan di masyarakat serta tantangan dan hambatan teknis yang perlu
diatasi, seperti ketidakhadiran tim teknis di lapangan, keterbatasan server,
gangguan jaringan sehingga menghambat kelancaran aplikasi Si Cantik Cloud
untuk memberikan dampak positif terutama dalam mempercepat proses perizinan.
Namun disisi lain, penerapan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik di DPMPTSP Aceh, melalui aplikasi Si Cantik Cloud, sudah memberikan
kontribusi yang positif dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan dampak
positif bagi pemohon dan pihak terkait.

Kata kunci : Monitoring, Sicantik pemohon, DPMPTSP Aceh.

ABSTRACT As Directed by the Minister of Home Affairs Regulation No. 138 of 2017 to Regional DPMPTSP in implementing electronic licensing services (PSE). Then responded by Aceh Governor Regulation No. 55 of 2020 instructing all heads of districts or cities to implement one-stop licensing services that are fully integrated online using cloud-based OSS and Sicantik. Based on ombudsman data, 2.56% of complaints were related to licensing mechanisms. The purpose of this study is to determine the obstacles and supporters in monitoring and evaluation carried out by DPMPTSP Aceh in the use of the Sicantik Cloud Application in Aceh, based on public policy theory, namely monitoring, and evaluating the effectiveness and sustainability of integrated service delivery in order to be able to take solutions and formulate new policies that can solve public problems, especially in the Sicantik Cloud application. This study used descriptive qualitative methods and interviewed resource persons from various authorized elements and 5 permit applicants. It was found that there was still a lack of information on the flow of applications in the community as well as technical challenges and obstacles that needed to be overcome, such as the absence of the technical team in the field, server limitations, network disruptions that hinder the smooth running of the Si Cantik Cloud application to have a positive impact, especially in speeding up the licensing process. But on the other hand, the application of technological innovation in the implementation of public services in DPMPTSP Aceh, through the Si Cantik Cloud application, has made a positive contribution in increasing efficiency, effectiveness, and positive impact for applicants and related parties. Keywords: Monitoring, Sicantik applicant, DPMPTSP Aceh.