Electronic Theses and Dissertation

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Mtr mengadili perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Andre Harianto, dengan cara menggadaikan sepeda motor sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 372 KUHP. Adanya unsur penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa namun dakwaan penuntut umum tidak memperhatikan ketentuan Pasal 55 KUHP.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan adanya penerapan pasal dalam dakwaan penuntut umum yang tidak tepat dan belum terpenuhinya unsur kepastian hukum dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersumber pada data sekunder dengan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research yakni dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan atau bahan non-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN/Mtr adanya keterlibatan pihak lain sebagai pembantu (medeplichtige) tindak pidana penggelapan. Pembantuan ini dilakukan untuk mempermudah terdakwa mencari penerima gadai. Sehingga dalam kasus ini terdakwa melakukan penggelapan bukan sebagai pelaku tunggal (dader) melainkan sebagai pembuat pelaksana (pleger). Oleh karena itu, seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 372 KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan belum terpenuhi kepastian hukum dalam putusan tersebut bahwa antara peristiwa hukum yang terjadi yaitu tindak pidana penggelapan dengan adanya unsur penyertaan, dengan ketentuan aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP yaitu Pasal 55 tidak dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga akan berdampak pula pada putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, disarankan kepada penuntut umum untuk lebih cermat dan jeli dalam mengidentifikasi jumlah pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ajaran penyertaan (deelneming) serta pertanggungjawaban pidana (criminal responcibilty) dan seharusnya proses penegakan hukum mengikuti ketentuan yang berlaku untuk menghindari ketidakpastian hukum.

Decision of the Mataram District Court Number 448/Pid.B/2020/PN.Mtr tried the case of the crime of embezzlement of a motorcycle committed by the defendant Andre Harianto, by pawning a motorcycle as in the single charge of the public prosecutor, namely Article 372 of the Criminal Code. There was an element of participation (deelneming) in the criminal act of embezzlement committed by the defendant, however the public prosecutor's indictment did not pay attention to the provisions of Article 55 of the Criminal Code. The purpose of this research is to explain the improper application of the article in the public prosecutor's indictment and the non-fulfillment of the element of legal certainty in the decision. This research uses a normative juridical legal research method that relies on secondary data with a case approach. Data collection is carried out using library research techniques, namely by studying legal materials and / or non-legal materials related to the problems studied. The results showed that in the criminal act of embezzlement in Decision Number 448/Pid.B/2020/PN/Mtr there was involvement of other parties as assistants (medeplichtige) in the criminal act of embezzlement. This assistance was carried out to make it easier for the defendant to find a pawn recipient. So that in this case the defendant committed embezzlement not as a sole perpetrator (dader) but as an executor (pleger). Therefore, the public prosecutor should have charged the defendant with Article 372 of the Criminal Code as well as Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. And legal certainty has not been fulfilled in the decision that between the legal events that occurred, namely the crime of embezzlement with the existence of elements of participation, with the provisions of the rules stipulated in the Criminal Code, namely Article 55, not included in the indictment so that it will also have an impact on the court's decision. Based on the description above, it is recommended for the public prosecutor to be more careful and observant in identifying the number of perpetrators of criminal acts by paying attention to the teachings of participation (deelneming) and criminal responsibility (criminal responcibilty) and the law enforcement process should follow the applicable provisions to avoid legal uncertainty.