Electronic Theses and Dissertation

Perkawinan merupakan suatu hubungan suami istri yang terikat secara lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara angka cerai gugat terbilang tinggi atau naik setiap tahunnya. Salah satu peristiwa yang terjadi di Aceh Utara, misalnya antara suami dan istri sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun namun masih terikat ikatan perkawinan. Suami telah meninggalkan istrinya sehingga kewajiban suami terhadap istri terabaikan, karena hal tersebut istri menggugat cerai suami. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak mencapai tujuannya sesuai tujuan perkawinan.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan alasan yuridis empiris seorang istri melakukan cerai gugat terhadap suami di Kabupaten Aceh Utara, akibat hukum yang ditimbulkan jika seorang istri melakukan cerai gugat terhadap suami di Kabupaten Aceh Utara, dan upaya secara hukum yang dapat ditempuh untuk menekan angka cerai gugat di Kabupaten Aceh Utara.
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan yang paling dominan yang mempengaruhi seorang isteri menggugat cerai suaminya diikuti oleh faktor pertengkaran dan KDRT. Akibat hukumnya suami tidak berkewajiban untuk membayar uang mut’ah dan nafkah iddah karena inisiatif perceraian datang dari pihak istri. Upaya secara hukum yang dapat ditempuh untuk menekan angka cerai gugat di Aceh Utara adalah dengan pembekalan pranikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
Disarankan kepada setiap pasangan suami dan istri untuk mengedepankan nilai dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi. Disarankan agar isteri mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan cerai gugat. Disarankan hakim lebih berperan aktif dalam melakukan proses mediasi agar dapat menekan angka tingginya cerai gugat yang terjadi di Aceh Utara serta peran pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi Masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi sebagai faktor pendukung keberlansungan sebuah kehidupan rumah tangga di Aceh Utara

Marriage is a relationship between husband and wife that is bound physically and spiritually with the aim of forming a happy and everlasting family in accordance with Article 1 of Law No. 1/1974 on Marriage. The phenomenon occurring in North Aceh Regency shows a high or increasing rate of divorce petitions every year. One such case in North Aceh is when a husband and wife have been separated for approximately two (2) years but are still legally married. The husband has abandoned his wife, neglecting his duties towards her, prompting the wife to file for divorce. This indicates that the marriage has not achieved its intended purpose as per the goals of marriage. This research aims to explain the empirical juridical reasons for wives filing divorce petitions against their husbands in North Aceh Regency, the legal consequences if a wife files for divorce against her husband in North Aceh Regency, and the legal efforts that can be undertaken to reduce the rate of divorce petitions in North Aceh Regency. This type of research is empirical juridical. Primary data was obtained through field research by interviewing respondents and informants. Meanwhile, secondary data was obtained through literature studies. Data analysis was carried out using qualitative data analysis. The research results show that economic factors are the most dominant reasons influencing a wife to file for divorce against her husband, followed by factors of quarrels and domestic violence. The legal consequence is that the husband is not obligated to pay mut'ah and iddah alimony because the initiative for divorce comes from the wife. Legal efforts that can be taken to reduce the rate of divorce petitions in North Aceh include providing pre-marital counseling by the Office of Religious Affairs (KUA). It is recommended that every married couple prioritize the values of the marriage's purpose, which is to form a happy, everlasting family. It is suggested that wives receive legal protection when filing for divorce. It is also recommended that judges play a more active role in the mediation process to reduce the high rate of divorce petitions in North Aceh, and that local governments play a role in providing sufficient job opportunities for the community to meet economic needs, which is a supporting factor for the sustainability of household life in North Aceh.