Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang juga menyampaikan bahwa suami dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya tak sedikit masyarakat tidak percaya bahwa suami dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peranan suami sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk perlindungan suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan pengaruh stigma ketidakpercayaan suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, teks, dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, suami sebagai korban memiliki peran besar yang mengakibatkan dirinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat dari tipologi korban itu sendiri. Terdapat tiga bentuk perlindungan yang bisa didapatkan oleh suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Stigma ketidak percayaan terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang dapat menghambat korban dalam melaporkan kasusnya.

Disarankan untuk pemerintah agar terus mengedukasi masyarakat untuk melihat kekerasan dalam rumah tangga dengan perspektif yang lebih bijak, dengan menyediakan dukungan yang inklusif dan efektif kepada korban kekerasan dalam rumah tangga serta mempromosikan kesetaraan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap perempuan maupun laki-laki.

Article 1 paragraph (1) of Law No. 23/2004, on the Elimination of Domestic Violence, states that domestic violence is any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological, and/or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of the household. Yang also said that husbands can be victims of domestic violence, but in reality, many people do not believe that husbands can be victims of domestic violence, which results in discrimination against husbands as victims of domestic violence. The purpose of writing this thesis is to explain the role of husbands as victims in the occurrence of criminal acts of domestic violence, forms of protection for husbands as victims of domestic violence, and the effect of the stigma of disbelief of husbands as victims of domestic violence. The type of research used in this research is empirical juridical. The data in this study uses primary data obtained from field research in the form of interviews with respondents and informants. Secondary data obtained from library research, namely by studying laws and regulations, books, texts, and journals. The results showed that the husband as a victim has a big role in causing him to become a victim of domestic violence which is seen from the typology of the victim himself. There are three forms of protection that can be obtained by husbands as victims of domestic violence, Law Number 23 of 2004, Law Number 13 of 2006, Government Regulation Number 4 of 2006. The stigma of distrust towards husbands as victims of domestic violence has an impact that can hinder victims in reporting their cases. It is recommended that the government continue to educate the public to view domestic violence with a wiser perspective, by providing inclusive and effective support to victims of domestic violence and promoting equality in handling cases of domestic violence against both women and men.