Electronic Theses and Dissertation

Pertumbuhan industri pariwisata merupakan langkah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia dan dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan devisa negara. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mempromosikan pariwisata dengan mengkaji potensi yang melekat hingga tiga budaya daerah.Gampong Wisata Gampong Nusa terbentuk dari swadaya masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk menjadikan Gampong Nusa sebagai Gampong Wisata sebab memiliki potensi untuk wisata. Mulai digagas pada tahun 2015 oleh Lembaga Pariwisata Nusa (LPN) yang awal berdirinya tidak serta merta diterima oleh masyarakat sekitar bahkan pro dan kontra muncul ditengah-tengah masyarakat, karena merasa khawatir jika terbentuknya Gampong wisata berpotensi mendatangkan pelanggaran Syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Gampong Melalui Pengembangan Gampong Wisata serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Sosial dan apa saja hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Sri Najiati dkk, dengan empat indikator yang terdiri dari kesetaraan, partisipasi, berkelanjutan, keswadayaan atau kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis analisis data seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini memiliki empat indikator pemberdayaan, pertama kesetaraan pemerintah Gampong Nusa dalam memberikan pelatihan sudah optimal, dikarenakan pemerintah melakukannya secara adil dan setara antara lelaki dan perempuan. Kedua partisipasi masyarakat sudah sangat baik selama mengikuti pelatihan serta pemerintah bersama Lembaga Pariwisata Nusa sudah menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap. Namun partisipasi yang menjadi masalah ialah masih ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap Gampong Wisata. Ketiga Berkelanjutan, artinya pemerintah Gampong Nusa melakukan pelatihan pemberdayaan secara berkala dan berkelanjutan. Keempat Keswadayaan dan kemandirian dalam hal ini masih menjadi hambatan disebabkan masyarakat belum mampu melakukan pemberdayaan secara mandiri, dan pemerintah Gampong membutuhkan anggran yang cukup untuk memaksimalkan potensi Gampong Nusa sebagai Gampong wisata di Aceh Besar.
Kata Kunci : Gampong Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, Gampong Nusa, Lembaga Pariwisata Nusa

The growth of the tourism industry is a step to accelerate poverty alleviation in Indonesia and is seen as an effort to increase the country's foreign exchange. The central government encourages regional governments to promote tourism by studying the inherent potential of up to three regional cultures. The Gampong Nusa Tourism Village was formed from the self-help of the community itself which took the initiative to make Gampong Nusa a Tourism Village because it has potential for tourism. It was initiated in 2015 by the Nusa Tourism Institute (LPN), whose initial establishment was not immediately accepted by the local community, and even pros and cons emerged among the community, because they were worried that the formation of a tourist village could potentially lead to violations of Islamic Sharia. This research aims at Community Empowerment by the Gampong Government through the Development of Tourism Villages and its Implications for Social Welfare and what obstacles are faced. This research uses the principle theory of community empowerment according to Sri Najiati et al, with four indicators consisting of equality, participation, sustainability, self-sufficiency or independence. This research uses qualitative methods with technical data analysis such as data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research have four indicators of empowerment, first, the Gampong Nusa government's equality in providing training is optimal, because the government does it fairly and equally between men and women. Secondly, community participation has been very good during the training and the government together with the Nusa Tourism Institute have provided complete facilities and infrastructure. However, the problem with participation is that there are still people who are for and against Gampong Wisata. Third, Sustainable, meaning that the Gampong Nusa government carries out empowerment training regularly and continuously. Fourth, self-sufficiency and independence in this case are still obstacles because the community has not been able to carry out empowerment independently, and the Gampong government needs sufficient budget to maximize the potential of Gampong Nusa as a tourist village in Aceh Besar. Keywords: Tourism Village, Community Empowerment, Nusa Village, Nusa Tourism Institute