Electronic Theses and Dissertation

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana dengan unsur-unsur penganiayaan. Adapun masalah pokok penelitian (1) Bagaimana kepastian hukum hak-hak tersangka korban tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Aceh Barat? (2) Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri? (3) Bagaimana upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri dalam meningkatkan kesadaran hukum demi nilai-nilai kemanusiaan?
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas hukum di dalam masyarakat serta mengembangkan teori kepastian hukum, teori pemidanaan relatif, dan teori hak asasi manusia tersangka dan terdakwa.
Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, menelaah dokumen, serta peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian pertama, tidak adanya kepastian hukum pada penanganan kasus eigenrichting di Polres Aceh Barat, sebagaimana laporan yang diajukan oleh penasihat hukum korban, tidak diproses secara hukum, sehingga proses penegakan hukum tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertentangan dengan hak-hak tersangka di dalam KUHAP dan konsep HAM. Kedua, konsep penegakan hukum pidana terhadap kasus eigenrichting yaitu ditinjau dari perspektif criminal justice system, demi terjuwudnya due process of law terhadap penegakan hukum pada setiap kasus eigenrichting. Ketiga, upaya pencegahan terhadap kasus eigenrichting dengan kebijakan non-hukum pidana dan kebijakan hukum pidana seperti peran aparat penegak hukum, ahli hukum, dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang baik, dan upaya hukum represif sebagai upaya penegakan hukum kasus tindakan main hakim sendiri.
Disarankan agar Polres Aceh Barat dapat memberikan kepastian hukum pada korban kasus eigenrichting, sebagaimana berpegang teguh pada due process of law sebagai penegakan hukum yang ideal yang terdapat di dalam KUHAP.
Kata Kunci: Kepastian hukum, Tindakan main hakim sendiri, Eigenrichting.

Street Justice (eigenrichting) is a legal phenomenon that occurs in society to carry out punishment against perpetrators who are suspected of committing crimes, this act is a criminal act with elements of persecution. The main research problems are (1) What is legal certainty regarding the right of suspected victim street justice in the West Aceh Police jurisdiction? (2) What is the concept of law enforcement for street justice cas? (3) How do efforts to prevent vigilantism increase legal awareness for the humanity? This research goals to see how effective the law is in society and develop the theory of legal certainty, the theory of relative punishment, and the theory of human rights suspects and charged. The research method type is empirical legal studies research with a socio-legal approach. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques use observation techniques, interviews, research laws documents, the regulations, conviction, and the data is analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. Results of the research, first, there is no legal certainty in the handling of street justice cases at the West Aceh Police, as the report submitted by the victim's lawyer, is not processed legally, so the law enforcement process is not in accordance with applicable laws and regulations which is contrary the suspects rights in the Criminal Procedure Code and the concept of human rights. Second, the concept of criminal law enforcement in street justice cases is viewed from the perspective of the criminal justice system, for due process of law in law enforcement in every street justice case. Third, efforts to prevent eigenrichting cases with non-criminal law policies and criminal law policies such as the role of law enforcement officers, legal experts and community figures which aim to create a good legal culture, and repressive legal efforts for the street justice law enforcement. Recommended for West Aceh Police can provide legal certainty to victims of street justice, such as criminal responsibility in the Criminal Code and adhere to due process of law as the ideal law enforcement contained in the Criminal Procedure Code. Key Word: Legal Certainty, Street Justice, Eigenrichting.