Electronic Theses and Dissertation

Dengan munculnya UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selayaknya pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat. Akan tetapi, berbagai pengamatan empiris menyatakan bahwa pemberlakuan otonomi daerah menimbulkan distorsi dan high cost ekonomi oleh karena itu, tugas akhir ini menganalisis kinerja keuangan Kantor Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan merumuskan strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan partisipasi aktif dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada khususnya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta merumuskan strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan.
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini penulis lakukan dengan berbagai pendekatan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data sekunder. dimana data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Untuk memperoleh data sekunder, penulis memperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi realisasi pengeluaran, realisasi penerimaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 1998 s/d 2002.
Kesimpulan dari hasil penelitian mengambarkan babwa kinerja keuangan pemerintahan khususnya pada Kantor Gubemur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi pada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, oleh karena itu pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam hal ini Pemerintahan Daerah (Kantor Gubernur ) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu meningkatkan strategi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Asli daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan khususnya dari perpajakan dan retribusi daerah, selain itu perlunya mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih mendukung peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Tidak Tersedia Deskripsi