PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR GUBERNUR PROVIN…
Sirna Rita
Dengan munculnya UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selayaknya pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat. Akan tetapi, berbagai pengamatan empiris menyatakan bahwa pemberlakuan otonomi daerah menimbulkan …
- Fakultas Ekonomi, Banda Aceh - 2006
- Baca Selengkapnya