Electronic Theses and Dissertation

Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya Pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan. Pembinaan anak pada LPKA harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya jaminan terhadap hak-hak anak dalam LPKA, hal ini dilakukan karena masalah anak harus ditangani dengan sebaik mungkin. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pembinaan di LPKA masih memiliki beberapa kendala yang dapat mengganggu proses pembinaan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA, menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak, serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pembinaan narapidana anak.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan pembinaan pada LPKA terdiri atas pembinaan keagamaan, pembinaan pendidikan, pembinaan keterampilan, dan pembinaan konseling. Ada beberapa kendala dalam proses pembinaan seperti anggaran yang terbatas, fasilitas yang belum terpenuhi secara seluruhnya, dan sumber daya manusia yang terbatas dan tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan keterampilan dalam pelaksanaan pembinaan.

Disarankan kepada Pihak LPKA Kelas II Banda Aceh terus meningkatkan program pembinaan agar semakin inovatif dan efisien dan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam melakukan pembinaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk segera mengatasi hambatan yang ada agar proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembinaan dapat tercapai, dan untuk terus melakukan upaya mengatasi hambatan yang ada agar tidak kembali mengganggu proses pembinaan.

Article 85 paragraph (2) of Law No. 11/2012 on Juvenile Justice System states that children placed in LPKA are entitled to receive guidance, mentoring, supervision, assistance, education and training. Furthermore, Article 85 paragraph (3) states that LPKA must organize education, skills training, and coaching. The development of children in LPKA must consider the best interests of the child by guaranteeing the rights of children in LPKA, this is done because children's problems must be handled as well as possible. But in reality, the implementation of coaching in LPKA still has several obstacles that can interfere with the coaching process. The writing of this thesis aims to explain the implementation of child inmate development in LPKA, explain the obstacles in the implementation of child inmate development, and explain the efforts made to overcome obstacles in the process of child inmate development. This type of research is empirical juridical research. Primary data is obtained through field research by conducting interviews with respondents and informants. Secondary data is obtained through library research by reading references or literature related to the object of research. The results of the research show that the implementation of coaching at LPKA consists of religious coaching, educational coaching, skills coaching, and counseling coaching. There are several obstacles in the coaching process such as a limited budget, facilities that have not been fully met, and limited human resources and not all of them can meet the needs of skills in the implementation of coaching. It is recommended that LPKA Class II Banda Aceh continue to improve the coaching program to be more innovative and efficient and also collaborate with companies in conducting coaching with the Corporate Social Responsibility (CSR) program, to immediately overcome existing obstacles so that the coaching process can run smoothly and the coaching objectives can be achieved, and to continue to make efforts to overcome existing obstacles so that they do not again interfere with the coaching process.