Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
FARHAN MIFTAHURRAHIM,
2024 Penindakan Gangguan Keamanan Dengan Dukungan Intelijen Pemasyarakatan.
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(IV,69),pp.,bibl.,tabl
Mahfud, S.H., LL.M.
Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas atau Rutan dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Intelijen Pemasyarakatan merupakan sebuah disiplin fungsional untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun gangguan keamanan dan ketertiban masih banyak terjadi di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk/jenis gangguan keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dan menjelaskan penindakan terhadap gangguan keamanan dengan dukungan intelijen pemasyarakatan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh,
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara responden dan informan. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa gangguan keamanan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB adalah kepemilikan benda/barang terlarang yang memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, kasus melarikan diri/pelarian yang dilakukan oleh warga binaan pemasayarakatan, tindakan kekerasan, Penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan dikenakan hukuman dalam bentuk diasingkan dalam sel pengasingan atau sel isolasi paling lama 6 hari dan dapat diperpanjang 2 kali 6 hari, pencabutan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, dan di masukkan dalam register F( kelompok warga binaan yang tercatat atas penundaan hak remisi selama 1 tahun dan pencabutan hak-hak lainnya).
Disarankan agar pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh memberikan sosialisasi dan pehamanan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan terkait kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan dan memberikan pengarahan kepada seluruh petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh untuk senantiasa bersikap waspada dan berhati dalam menjalankan tugas, tidak mudah percaya terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan menjaga jarak dengan warga binaan pemasyarakatan.

Article 1 paragraph (10) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 concerning Security in Correctional Institutions and State Detention Centers states that a disturbance of security and order is a situation that causes unrest, insecurity and disorderly life in prison. or Detention Center and Article 81 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections which states that Correctional Intelligence is a functional discipline to realize the goals of the correctional system. However, there are still many security and order disturbances at the Banda Aceh class IIB State Detention Center. This research aims to explain the forms/types of security disturbances in the Banda Aceh Class IIB State Detention Center and explain the action against security disturbances with the support of correctional intelligence in the Banda Aceh Class IIB State Detention Center. The type of research used is Empirical Juridical research, namely research conducted by interviewing respondents and informants. All data collected was then analyzed qualitatively. The results of the research explain that security disturbances that occur in Class IIB State Detention Centers are possession of prohibited objects/items which trigger security and order disturbances, cases of escape/escapism committed by inmates, acts of violence, and taking action against disturbances in security and order. committed by convicts or detainees are subject to punishment in the form of solitary confinement or solitary confinement for a maximum of 6 days and can be extended 2 times 6 days, revocation of the right to remission, leave to visit family, conditional leave, leave before release, and conditional release. in register F (a group of inmates registered for postponing remission rights for 1 year and revoking other rights). It is recommended that the Banda Aceh Class IIB Detention Center provide outreach and understanding to all residents of the Detention Center's correctional facilities regarding compliance with applicable regulations and maintaining security and order in the Banda Aceh Detention Center and provide direction to all Banda Aceh Class IIB Detention Center officers to always be alert and Be careful in carrying out your duties, not easily trust correctional inmates, and keep your distance from correctional inmates.