Electronic Theses and Dissertation

Implementasi pemberian gelar kehormatan berdasarkan Reusam Wali Nanggroe Nomor 5 Tahun 2019 tentang pemberian gelar kehormatan dan anugerah. Pemberian gelar kehormatan dan anugerah ditujukan kepada Wali Nanggroe melalui tim pengkaji peneliti pemberian gelar kehormatan dan anugerah di keurukon Katibul Wali. Namun dalam implementasi yang terjadi di Kota Lhoksemawe terjadi kekeliruan dalam pemberian gelar kehormatan yang seharusnya tugas Wali Nanggroe namun dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh kabupaten tanpa sepengetahuan Wali Nanggroe. Skripsi ini bertujuan untuk menggetahui implementasi pemberian gelar kehormatan dan anugerah serta dampak pemberian gelar kehormatan yang tidak sesuai dengan reusam Nomor 5 Tahun 2019 tentang pemberian gelar kehormatan dan anugerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan menurut Edward III dengan indikator Implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian gelar kehormatan tidak sesuai dengan regulasi yang sudah diterapkan dalam reusam Nomor 5 Tahun 2019, berdasarkan indikator komunikasi masih belum efektif komunikasi antara pihak Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota dengan pihak Wali Nanggroe, Berdasarkan indikator sumber daya masih kurang efektifnya kinerja Majelis Adat Aceh dalam memahami tugas dan fungsinya. Indikator berdasarkan kecenderungan atau sikap perilaku merugikan mengacu pada sikap pelaksana yang hanya mempertimbangkan politik dalam melaksanakan kebijakan tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan indikatornya, birokrasi Dewan Adat Kabupaten Aceh begitu salah dalam memahami tanggung jawab dan fungsinya sehingga menjalankan tugas dan fungsi lembaga lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah pemberian gelar kehormatan dan anugerah tidak diperdoman oleh pelaksana kebijakan. Dewan Adat Aceh Kabupaten/Kota Lhoksemawe diharapkan harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Dewan Adat Aceh Provinsi agar tidak salah sasaran saat menerapkan kebijakan tersebut.
Kata Kunci : Reusam, Majelis Adat Aceh, Wali Nanggroe

Implementation of the awarding of honorary degrees is based on Reusam Wali Nanggroe Number 5 of 2019 concerning the awarding of honorary degrees and awards. The awarding of honorary degrees and awards was addressed to Wali Nanggroe through a team of research researchers who awarded honorary degrees and awards in the Katibul Wali district. However, in the implementation that occurred in Lhoksemawe City, there was a mistake in giving the honorary title, which should have been the duty of Wali Nanggroe but was carried out by the district Aceh Traditional Council without the knowledge of Wali Nanggroe. This thesis aims to understand the implementation of granting honorary degrees and awards as well as the impact of granting honorary degrees that are not in accordance with Reusam Number 5 of 2019 concerning the granting of honorary degrees and awards. The theory used in this research is the policy implementation theory according to Edward III, with policy implementation indicators. This research uses qualitative methods and data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results of the research show that the implementation of awarding honorary degrees is not in accordance with the regulations that have been implemented in Reusam Number 5 of 2019. Based on communication indicators, communication between the Regency/City Aceh Traditional Council and the Wali Nanggroe is still not effective. Based on resource indicators, performance is still ineffective. Aceh Traditional Council in understanding its duties and functions. Indicators based on detrimental behavioral tendencies or attitudes refer to the attitude of implementers who only consider politics when implementing policies without considering possible risks. Based on the indicators, the Aceh Regency Traditional Council bureaucracy is so wrong in understanding its responsibilities and functions that it carries out the duties and functions of other institutions. The conclusion that can be drawn from this problem is that the awarding of honorary degrees and awards is not guided by policy implementers. It is hoped that the Aceh Traditional Council of Lhoksemawe Regency/City must communicate first with the Aceh Provincial Traditional Council so that they do not get the wrong target when implementing this policy. Keywords: Reusam, Aceh Traditional Council, Wali Nanggroe