Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PELAKSANAAN PENGIRIMAN RELAAS PANGGILAN SIDANG DALAM PERKARA PERDATA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON)
Pengarang
IMAM TABBRANI KURNIAWAN - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Rismawati - 196710091994032001 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1903101010151
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengiriman relaas panggilan sidang dalam perkara perdata di Kabupaten Aceh Tengah, faktor penghambat pengiriman relaas panggilan sidang di Kabupaten Aceh Tengah, serta upaya hukum yang dapat dilakukan pihak penggugat dan tergugat apabila perkara diputus tanpa khadiran akibat dari tidak tersampainya relaas panggilan sidang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan, dan penelitian kepustakaan dengan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan pemanggilan pada Perkara Pedata di Aceh Tengah yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang diatur, karena dalam pelaksanaannya PT. Pos masih melakukan kelalaian yang menyebabkan tidak tersampaikanya relaas panggilan sidang. Faktor yang menjadi peghambat dalam pengiriman relaas terdiri dari sikap abai yang dilakukan PT. Pos Indonesia terhadap prosedur pengiriman, penggunaan aplikasi tidak berjalan dengan maksimal, dan pengiriman yang melewati jangka waktu yang sah. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat apabila perkara diputus tanpa kehadiran, akibat dari tidak tersampainya relaas panggilan yaitu, untuk putusan gugur Penggugat dapat megajukan gugatan kembali dan untuk putusan verstek Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet).
This study aims to explain how the implementation of the delivery of trial summons in civil cases in Central Aceh Regency, the factors inhibiting the delivery of trial summons in Central Aceh Regency, and legal remedies that can be taken by the plaintiff and defendant if the case is decided without attendance as a result of not delivering the trial summons. This research uses empirical juridical research methods. Data is obtained from field research by interviewing respondents and informants, and literature research by reviewing literature and laws and regulations. The results of the study explain that the implementation of summons in Civil Cases in Central Aceh is not in accordance with what is regulated, because in its implementation PT. Pos still commits negligence which causes the delivery of court summons. Factors that hinder the delivery of the relaas consist of the negligent attitude of PT Pos Indonesia towards delivery procedures, the use of applications that do not run optimally, and deliveries that exceed the legal time period. Legal efforts that can be made by the Plaintiff and the Defendant if the case is decided without attendance, as a result of the non-delivery of the summons, namely, for a void decision the Plaintiff can file a lawsuit again and for a verdict verstek the Defendant can file a resistance (verzet).
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA (PN BANDA ACEH) (BEDDRISA DHALILLA LARASATI, 2023)
PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (HALFI FADILLA, 2019)
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI ADVOKAT (Subhan Kharasy, 2015)
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA NOMOR 68/PID.B/2017/PN MTP TENTANG PREJUDICIEL GESCHILL DALAM PERBUATAN MEMAKSA MASUK KE DALAM PEKARANGAN TERTUTUP DENGAN MELAWAN HUKUM (RISKA ZULFITA, 2023)
PENERAPAN KETENTUAN PASAL 159 AYAT (1) KUHAP TENTANG SAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAKSI LAIN SEBELUM MEMBERI KETERANGAN DI SIDANG PENGADILAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (MUHAMMAD GHAZI H, 2018)