Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 45B UU ITE telah mengatur sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000. Meskipun telah ada instrumen hukum yang mengatur, masih terdapat 2 (dua) kasus pornografi balas dendam diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam, untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi balas dendam terhadap perempuan, dan untuk menjelaskan penanggulangan kasus tindak pidana pornografi balas dendam oleh aparat Polisi di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Disarankan kepada para perempuan untuk lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain, kepada para penegak hukum untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan kewenangan untuk mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat, serta kepada pemerintah untuk membuat regulasi hukum yang spesifik tentang kasus ini.

Based on Article 45B of the ITE Law, sanctions are regulated for anyone who intentionally and without authorization sends information or electronic documents containing threats of violence or intimidation aimed at individuals, namely a maximum imprisonment of 4 years and/or a maximum fine of IDR. 750,000,000. Even though there are legal instruments that regulate it, there are still 2 (two) cases of revenge pornography being tried at the Banda Aceh District Court. The purpose of writing this thesis is to explain legal protection for women as victims of criminal acts of revenge pornography, to explain the factors that cause criminal acts of revenge pornography against women, and to explain the response to cases of criminal acts of revenge pornography by police officers in Banda Aceh. The research method used is empirical juridical with qualitative analysis. It is recommended for women to be more careful in their relationships with other people, for law enforcers to improve their performance in accordance with their duties and authority to optimize protection for the community, and for the government to make specific legal regulations regarding this case.