Electronic Theses and Dissertation

Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai tidak merupakan alat bukti. Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 23/JN/2023/MS.Jth, terjadi ketidaksesuaian antara keterangan anak korban dan keterangan terdakwa sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara kesaksian terdakwa dan kesaksian anak korban sebagai alat bukti dalam pembuktian pidana dan untuk menganalisis ketentuan sistem peradilan pidana anak yang tidak diterapkan dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 23/JN/2023/MS.Jth. Studi Kasus ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 23/JN/2023/MS.Jth, dalam pertimbangannya hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman maksimal 200 (ratus) bulan penjara sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat setelah mempertimbangkan kesaksian anak, alat bukti Visum Et Repertum, dan juga tidak terdapat pembelaan diri dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga menimbulkan keyakinan hakim bahwa unsur pasal terpenuhi meskipun seharusnya ketidaksesuaian antara kesaksian anak dan kesaksian terdakwa tidak perlu dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 182 ayat (9). Putusan ini secara keseluruhan belum dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak serta tidak mewujudkan Pasal 19 UU SPPA dan menjalankan SK KMA.

Article 182 paragraph (9) of the Aceh Qanun concerning Jinayat Procedural Law explains that testimony from witnesses who are not sworn in, even if appropriate, is not evidence. In the Jantho Syar'iyah Court Decision Number 23/JN/2023/MS.Jth, there was a discrepancy between the child victim's statement and the defendant's statement, giving rise to legal uncertainty. This case study research aims to analyze the discrepancy between the defendant's testimony and the child victim's testimony as evidence in criminal evidence and to analyze the provisions of the juvenile criminal justice system which are not implemented in the Jantho Syar'iyah Court Decision Number 23/JN/2023/MS.Jth. This case study uses a juridical-normative research method with qualitative analysis. The results of the analysis show the Jantho Syar'iyah Court Decision Number 23/JN/2023/MS.Jth, in its consideration the judge sentenced the defendant to a maximum sentence of 200 (hundred) months in prison as regulated in Article 50 of the Aceh Qanun concerning the Jinayat Procedural Law after considering the child's testimony, instruments proofSeen And Foundand there was also no self-defense from the Defendant and the Defendant admitted his actions, giving rise to the judge's belief that the elements of the article are fulfilled although discrepancies between the child's testimony and the defendant's testimony should not need to be considered in accordance with Article 182 paragraph (9). This decision as a whole has not been able to realize legal certainty and justice for the parties and does not realize Article 19 of the SPPA Law and implement the KMA Decree.