Electronic Theses and Dissertation

Pelaksanaan pembiayaan produk amanah yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah berdasar kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, yang mengatur bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa dijamin dengan agunan (rahn). Namun dalam pelaksanaannya pembiayaan produk amanah tidak terhindar dengan terjadinya pembiayaan bermasalah. Metode penelitian menggunakan jenis yuridis empiris, dengan perolehan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan produk amanah bertujuan memudahkan nasabah khusus bagi pegawai tetap dan pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan bermotor, melibatkan cicilan dengan jangka waktu 12, 18, 24, 36, 48, atau 60 bulan. Selain itu, diterapkan biaya pemeliharaan barang jaminan (mu’nah) sebesar 0,95% dari harga kendaraan bermotor dan nasabah diharapkan memberikan uang muka pembiayaan sebesar 10% untuk sepeda motor dan 20% untuk mobil. Proses ini dilakukan melalui akad rahn tasjily dengan pengikatan jaminan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Terdapat beberapa tahapan proses pelaksanaan pembiayaan produk amanah yaitu: tahap administrasi, tahap teknis, tahap pencairan dan tahap monitoring kontrol. PT Pegadaian Syariah berupaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk amanah dengan memberikan surat somasi I, II, III, serta memberikan solusi-solusi. Apabila tidak terjadi kerjasama dari pihak nasabah untuk melakukan pembayaran, langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan adalah mengeksekusi barang jaminan guna memastikan penyelesaian utang nasabah.

The implementation of trust product financing carried out by PT Pegadaian Syariah refers to the National Sharia Council Fatwa Number 92/DSN-MUI/IV/2014 concerning Financing Accompanied by Rahn, which states that all forms of financing/channeling of funds for Sharia Financial Institutions (LKS) may be guaranteed by collateral (rahn). However, in its implementation, the financing of trustworthy products is not avoided by the occurrence of problematic financing. The research method uses empirical juridical research, data obtained through field research and library research. The results of the study state that the implementation of trust product financing aims to make it easier for customers, especially for permanent employees and micro entrepreneurs to own motorized vehicles, involving installments with a period of 12, 18, 24, 36, 48, or 60 months. In addition, a collateral maintenance fee (mu'nah) of 0.95% of the price of the motor vehicle is applied and customers are expected to provide a down payment of 10% for motorcycles and 20% for cars. This process is carried out through a rahn tasjily contract with BPKB collateral binding. There are several stages in the process of implementing amanah product financing, namely: administrative stage, technical stage, disbursement stage and monitoring and control stage. PT Pegadaian Syariah tries to resolve problematic financing on trust products by giving a summons I, II, III, and providing solutions. If there is no cooperation from the customer to make payments.