Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur semua kegiatan khususnya yang dapat merusak hutan. Tetapi, penebangan kayu tanpa memiliki izin masih ada.Setidaknya, 625,115 hektar luas Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh, hingga Desember 2019 tersisa 590,838 hektar. Artinya Taman
Nasional Gunung Leuser telah kehilangan tutupan hutan mencapai 34.277 hektar
dan Blangkejeren merupakan salah satu wilayah yang terkena imbas dari penebangan liar tersebut.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum,
pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan kayu tanpa izin di Blangkejeren.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni suatu
metode diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan, serta studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks dan teori.
Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penegakan hukum, pihak
terkait melakukan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, dimana bagi seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan Illegal Logging maka sudah ada sanksi yang berat bagi setiap pelaku tersebut yang dilakukan demi menimbulkan suatu efek jera. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Illegal Logging sudah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, dikarenakan terdakwa terbukti melanggar pasal tersebut yang mana terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. Upaya penanggulangan terhadap penebangan kayu tanpa izin di wilayah Blangkejeren dengan melakukan upaya pre-emtif yaitu edukasi dengan warga setempat yang sering terjadinya penebangan hutan secara liar untuk memberikan pemahaman tentang bahaya akan penebangan secara liar dan upaya preventif dengan cara peningkatan SDM, serta upaya represif berupa pemberian sanksi melalui operasi tangkap tangan.
Disarankan terhadap pihak terkait dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Logging dengan sanksi yang tegas dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku kejahatan hutan dan pemerintah lebih bijak memberantas Illegal Logging dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan produksi agar pemeliharan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga.

Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction regulates all activities, especially those that can damage forests. However, logging without permits still exists. At least 625,115 hectares of the Gunung Leuser National Park in Aceh Province, as of December 2019, remained 590,838 hectares. It means garden Gunung Leuser National Park has lost 34,277 hectares of forest cover and Blangkejeren is one of the areas affected by illegal logging. The purpose of writing this thesis is to explain law enforcement, the judge's consideration in deciding the case and efforts to deal with the criminal act of logging without a permit in Blangkejeren. The research method in this research is empirical juridical, namely a The method was obtained from interviews with respondents and informants, as well as literature studies which include statutory regulations, textbooks and theory. The research results show that in the implementation of law enforcement, parties related to carrying out in accordance with the provisions in force, where for someone who is proven to have committed an act of Illegal Logging, there are already heavy sanctions for each perpetrator which is carried out in order to create a deterrent effect. The judge's consideration in deciding the Illegal Logging case was in accordance with Article 82 paragraph (1) letters (b) and (c) of Republic of Indonesia Law Number 18 of 2013, because the defendant was proven to have violated this article in that the defendant felled trees in an illegal forest area. in accordance with the forest utilization permit. Efforts to overcome illegal logging in the Blangkejeren area include pre-emptive efforts, namely education with local residents who often experience illegal logging to provide an understanding of the dangers of illegal logging and preventive efforts by increasing human resources, as well as repressive efforts in the form of giving sanctions through sting operations. It is recommended that related parties increase law enforcement against perpetrators of Illegal Logging with strict sanctions and provide legal certainty to perpetrators of forest crimes and that the government be wiser in eradicating Illegal Logging by maximizing supervision in production forest areas so that forest maintenance and utilization can be maintained.