Electronic Theses and Dissertation

Provinsi Aceh yang memiliki sumber perikanan yang melimpah dengan berbagai jenis ikan, maka sumber perikanan harus dimanfaatkan dengan baik melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan . Realitanya dalam penangkapan ikan sebagian dilakukan secara ilegal, baik dengan tanpa izin maupun dengan menggunakan alat penangkapan yang merusak lingkungan. Dari letak geografisnya Kabupaten Simeulue merupakan kawasan perikanan yang sangat strategis karena merupakan jalur migrasi ikan pelagis melalui Samudera Hindia. Perikanan dekat pantai juga menghasilkan ikan ekonomis penting seperti lobster, kerapu, teripang, dan gurita yang saat ini telah menjadi komoditas global. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap penanganan illegal fishing serta pengaruhnya menjaga keamanan laut. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori kebijakan. Sementara metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Program Pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap penanggulangan illegal fishing memiliki 2 aspek yaitu aspek pengawasan dan pemberdayaan kepada masyarakat, yang mana faktanya dilapangan kedua program tersebut belum dilakukan secara maksimal. Tanggapan nelayan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap penanganan illegal fishing yaitu terwujudnya transparansi informasi kepada masyarakat nelayan, meningkatkan pengawasan laut dan meningkatkan sosialisasi program. Faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap penanganan illegal fishing yaitu anggaran biaya operasional yang terbatas dan kondisi cuaca ekstrim. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Simeulue harus melakukan perubahan berdasarkan kebijakan yang efektif, terutama pada program pengawasan dan pemberdayaan kepada masyrakat. Pemerintah Daerah harus mencari solusi dan menganalisis pokok hambatan terhadap penanganan illegal fishing.
Kata Kunci: Kebijakan, Penanganan, Ilegal Fishing, Kabupaten Simeulue.

Aceh Province has abundant fisheries resources with various types of fish, so fishery resources must be utilized properly through environmentally friendly fishing . The reality is that some fishing is done illegally, either without permits or using fishing gear that damages the environment. From its geographical location, Simeulue Regency is a very strategic fishing area because it is a migration route for pelagic fish through the Indian Ocean. Nearshore fisheries also produce economically important fish such as lobsters, groupers, sea cucumbers and octopus which have now become global commodities. The aim of this research is to find out and study the Simeulue Regency Government's policy making regarding handling illegal fishing and its impact on maintaining maritime security. The theory used in this research is policy theory. Meanwhile, the method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of this research state that the Simeulue Regency Government Program for handling illegal fishing has 2 aspects, namely supervision and empowerment of the community, which in fact in the field these two programs have not been implemented optimally. Fishermen's response to the Simeulue Regency Government's performance in handling illegal fishing is to create transparency of information to the fishing community, improve marine monitoring and increase outreach programs. Factors that hinder the Simeulue district government in handling illegal fishing are limited operational budgets and extreme weather conditions. The suggestion in this research is that the Simeulue Regency Government must make changes based on effective policies, especially in monitoring and empowerment programs for the community. Regional governments must find solutions and analyze the main obstacles to handling illegal fishing. Keywords: Policy, Handling, Illegal fishing, Simeulue Regency.