Electronic Theses and Dissertation

Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kewajiban penting bagi setiap warga negara untuk melakukan pelayanan masyarakat yang baik seperti yang dipersyaratkan olehcw` hukum dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan dan Klarifikasi Informasi Publik. Sehingga penting bagi Mal Pelayanan Publik untuk melaksanakan pelayanan yang baik, transparan, sederhana, dan nyaman. Namun data yang di dapat berdasarkan observasi peneliti ditemukan masih belum optimalnya Model Pelayanan Publik dari MPP Kota Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data berdasarkan teori Model Pelayanan Publik menurut Himsar Silaban yang meliputi tiga indikator yaitu: model pelayanan teknik fungsional, model pelayanan satu pintu, model pelayanan satu atap, model pelayanan terpusat, dan model pelayanan elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh dalam pelaksanannya belum optimal. Disarankan kepada DPMPTSP selaku pengelola Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh agar kedepannya lebih di sosialisasikan lagi terkait informasi persyaratan apa saja yang diperlukan dalam proses layanan, serta agar lebih optimal lagi dalam kecepatan pelayanan dan masuk kerja tepat waktu.
Kata Kunci: Implementasi, Model Pelayanan, Pelayanan Publik

In accordance with Public Service Law no. 25 of 2009 which explains that it is an important obligation for every citizen to provide good community services as required by law and Aceh Qanun no. 7 of 2019 concerning Management of Openness and Clarification of Public Information. So it is important for Public Service Malls to provide good, transparent, simple and comfortable services. However, the data obtained based on researchers' observations found that the Public Service Model of the Banda Aceh City MPP was still not optimal. The aim of this research is to find out and analyze the services provided by the government in the Banda Aceh City Public Service Mall, and also to find out and analyze what factors support and inhibit the implementation of the Public Service Mall in Banda Aceh City. This research was conducted using a descriptive qualitative method with data analysis techniques based on the Public Service Model theory according to Himsar Silaban which includes three indicators, namely: functional technical service model, one-stop service model, one-stop service model, centralized service model, and electronic service model. The results of this research indicate that the implementation of the Public Service Model at the Banda Aceh City Public Service Mall is not optimal. It is recommended to DPMPTSP as the manager of the Banda Aceh City Public Service Mall that in the future there will be more socialization regarding information on what requirements are needed in the service process, as well as for more optimal service speed and entry to work on time. Keywords: Implementation, Service Model, Public Service