Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
ISRA AL MULYA PENERAPAN UNSUR KEBARUAN TERHADAP PENOLAKAN HAK PATEN YANG SUDAH MEMILIKI HAK PRIORITAS ( Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 52/PDt.Sus-PATEN/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. )
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56) pp., bibl., app.

Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum
Penolakan klaim paten dalam putusan pengadilan niaga No. 52/PDt.Sus-PATEN/2019 /PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan paten yang berasal dari negara asing dan sudah memiliki hak prioritas, sehingga dapat dijadikan acuan penerimaan paten dari negara asing ke Indonesia sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 38 tahun 2018 tentang permohonan paten namun dalam perkara a quo justru hak tersebut tidak menjustifikasi klaim paten kepada penggugat.
Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan Hakim menolak klaim paten yang sudah memiliki hak prioritas dalam putusan No.52/Pdt.Sus-PATEN /2019/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan undang undang no 13 tahun 2016 dan menganalisis penerapan unsur kebaruan dalam Putusan No. 52/PDt.Sus-PATEN/2019 /PN.Niaga.Jkt..
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum lainnya dilakukan melalui teknik studi pustaka dan studi dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menolak klaim paten penggugat yang sudah memiliki hak prioritas dikarenakan paten penggugat tidak memenuhi unsur kebaruan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, keputusan majelis hakim dalam menolak hak paten yang sudah mendapatkan hak prioritas dibenarkan oleh konvensi paris melalui principle of national treatment dimana perlindungan paten pada suatu negara didasari kepentingan nasional masing masing negara. Ketentuan unsur kebaruan di Indonesia hanya membatasi dengan ciri produk dan tidak memperhatikan ciri metode pengobatan atau kelompok pasien, dimana klaim paten penggugat merupakan penggunaan Rituksimab untuk pembuatan obat pengobatan kerusakan sendi dengan Reumatoid Artritis (RA) tidak dapat diterima sebagai paten di Indonesia.
Meskipun keputusan majelis hakim sudah sesuai dengan ketentuan paten di Indonesia namun agar terdorong terjadinya inovasi di bidang farmasi . Sudah seharusnya ketentuan paten di Indonesia harus memperhatikan ketentuan kebaruan guna melindungi inovasi dan memberikan perlindungan terhadap sektor farmasi untuk mengembangkan manfaat yang lebih spesifik.

ABSTRACT ISRA AL MULYA APPLICATION OF ELEMENTS OF NEWNESS TO THE REJECTION OF PATENT RIGHTS WHICH ALREADY HAVE PRIORITY RIGHTS (Case Study of Commercial Court Decision Number 52/PDt.Sus-PATEN/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.) Syiah Kuala University Faculty of Law (v, 56) pp., bibl., app. Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum Rejection of patent claims in commercial court decision no. 52/PDt.Sus-PATEN/2019 /PN.Niaga.Jkt.Pst is a patent originating from a foreign country and already has priority rights, so it can be used as a reference for accepting patents from foreign countries to Indonesia in accordance with Article 77 of the Regulation of the Minister of Law and Rights Human Rights of the Republic of Indonesia number 38 of 2018 concerning patent applications, but in the a quo case, this right does not justify the patent claim to the plaintiff. This research will analyze the Judge's considerations in rejecting patent claims that already have priority rights in decision No.52/Pdt.Sus-PATEN /2019/PN.Niaga.Jkt.Pst in accordance with the provisions of Law No. 13 of 2016 and analyze the application of the element of novelty in Decision no. 52/PDt.Sus-PATEN/2019 /PN.Niaga.Jkt.. The type of research used is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. The collection of primary, secondary and other legal materials is carried out through library study and document study techniques. The results of this research show that the panel of judges' consideration in rejecting the plaintiff's patent claim which already has priority rights was because the plaintiff's patent did not meet the element of novelty in accordance with Article 2 and Article 3 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, the decision of the panel of judges in rejecting the patent right has received priority rights confirmed by the Paris Convention through the principle of national treatment where patent protection in a country is based on the national interests of each country. The provisions on the element of novelty in Indonesia only limit the characteristics of the product and do not pay attention to the characteristics of the treatment method or patient group, where the plaintiff's patent claim is that the use of Rituksimab to manufacture a drug for treating joint damage with Rheumatoid Arthritis (RA) cannot be accepted as a patent in Indonesia. Even though the decision of the panel of judges is in accordance with patent provisions in Indonesia, innovation in the pharmaceutical sector is encouraged. Patent provisions in Indonesia should pay attention to novelty provisions in order to protect innovation and provide protection for the pharmaceutical sector to develop more specific benefits.