Electronic Theses and Dissertation

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan masih banyaknya laporan yang diterima oleh pihak Ombudsman persoalan agraria baik persoalan penyelesaian sertifikat atau pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh. Dan laporan yang diterima sebanyak 382 laporan diantaranya sedang dalam proses penyelesaian baik dari pihak BPN Kota Banda Aceh itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh beserta hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teoripelayanan publik yang membantu penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis analisis data seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh memiliki kualitas layanan sarana dan prasaran yang baik dan menerapkan 5 S serta memiliki sebuah inovasi yang dibuat khusus untuk masyarakat yang masih awam dan yang terakhir mereka memberikan pelatihan yang baik kepada para pegawai. Dan yang menjadi hambatan ialah persoalan anggaran yang menyebabkan kekurangan pegawai. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh mampu mengatasi hal tersebut untuk dapat menjalankan kualitas layanan secara maksimal bagi masyarakat. Serta masih terjadi kekurangan dalam kualitas layanan seperti memudahkan pelayanan kepada keluarga atau kerabat.
Kata Kunci : BPN, Kualitas, Layanan, Banda Aceh.

Government Regulation Number 96 of 2012 Article 1 Paragraph 2 explains that public service providers, hereinafter referred to as organizers, are every state administration institution. The National Land Agency (BPN) is a non-ministerial government institution which has the task of carrying out government duties in the land sector in accordance with the provisions of statutory regulations. . Based on the large number of reports received by the Ombudsman regarding agrarian issues, whether issues regarding certificate completion or public services at the Banda Aceh City National Land Agency. And the reports received were 382 of which were in the process of being resolved either from the Banda Aceh City BPN itself. This research aims to find out the quality of service at the Banda Aceh City National Land Agency Office and the obstacles that occur. This study uses public service theory which helps the writer in the research. This study uses qualitative methods with data analysis techniques such as data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are that the Banda Aceh City National Land Agency has good quality facilities and infrastructure services and implements the 5 S's and has an innovation made specifically for lay people and finally they provide good training to employees. And the obstacle is the budget issue that causes a shortage of staff. The Banda Aceh City National Land Agency should be able to overcome this problem in order to provide maximum service quality for the community. And there are still deficiencies in service quality such as facilitating service to family or relatives. Keywords: BPN, Quality, Service, Banda Aceh.