Electronic Theses and Dissertation

Pemilihan umum merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Dari sekian tahapan dalam pemilu maka tahap kampanye merupakan salah satu tahapan yang cukup serius dan harus diawasi, karena pada tahapan inilah momen dimana partai politik dan caleg memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik, dengan harapan semakin dikenal oleh masyarakat dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Dalam setiap pemilu akan banyak ditemui perbuatan yang melanggar etika dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam berkampanye politik pada pemilu legislatif, salah satunya adalah pemasangan alat peraga kampanye di zona larangan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana etika politik Partai Aceh pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika politik Partai Aceh pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori etika politik, konsep partai politik dan konsep kampanye. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kampanye politik dari segi hukum dan moral masuk ke kategori rendah dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif 2019. Hal itu dapat dilihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan terkait pemasangan alat peraga kampanye yang berbentuk spanduk. Terdapat spanduk yang dipasang dizona atau tempat- tempat yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak menerapkan nilai dari butir- butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya kesadaran moral dan rasa tanggungjawab antar sesama manusia dan tidak memiliki sifat yang jujur dalam bertindak serta kurangnya pengawasan dan hukuman atau sanksi tegas yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu, Bawaslu, KIP dan KPU.

Kata kunci : Etika Politik, Kampanye, Partai Aceh, Pemilu legislatif 2019

General elections are a medium for the people to express their justice. Of the many stages in an election, the campaign stage is one stage that is quite serious and must be monitored, because at this stage the moment when political parties and legislative candidates have the opportunity to introduce themselves to the public, with the hope that they will become more well known by the public and in the end will many choose them. In every election there will be many acts that violate ethics in social life, especially in political campaigning in legislative elections, one of which is installing campaign equipment in prohibited zones. Therefore, the formulation of the problem in this research is the political ethics of the Partai Aceh when campaigning to participate in the 2019 legislative elections in West Aceh Regency. This research aims to determine the political ethics of the Partai Aceh when campaigning to participate in the 2019 legislative elections in West Aceh Regency. To analyze this problem, this research uses the theory of political ethics, political parties and campaign concepts. Meanwhile, the research approach used was a qualitative descriptive research method by conducting observations and interviews. The results of this research show that the political campaign ethics from a legal and moral perspective are in the low category in installing campaign props (APK) when campaigning to participate in the 2019 legislative elections. This can be seen from the violations committed regarding the installation of campaign props. in the form of a banner. There are banners installed in zones or places that are prohibited in accordance with the laws stipulated by the KPU and Bawaslu. This happens because the does not apply the values of Pancasila in everyday life, lacks moral awareness and a sense of responsibility between fellow human beings and does not have an honest nature in acting and carrying out strict supervision and punishment or sanctions. granted by law. Election Law, Bawaslu, KIP and KPU. Keywords: Political Campaign Ethics, Partai Aceh, Legislative Election 2019