Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat
Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika
pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang
keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan
yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam.
Namun dalam pelaksanaannya, syariat Islam hanya berlaku untuk satu pihak saja
yaitu hanya untuk masyarakat biasa akan tetapi tidak tersentuh untuk pengambil
kebijakan. Hal ini menjadi masalah sendiri untuk Aceh dalam upaya
melaksanakan syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan
kebijakan dan strategi Dinas Syariat Islam dalam penerapan syariat Islam, kendala
dan upaya Dinas Syariat Islam dalam mempercepat pelaksanaan syariat Islam.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif
adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan observasi, wawancara, dan
dokumentasi yang relevan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu
penelitian dokumentasi atau kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan
terkait sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang
dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dan
strategi Dinas Syariat Islam ada 3 bentuk yaitu regulator, fasilitator dan
koordinator. Strategi yang digunakan Dinas Syariat Islam diantaranya
memberikan sosialisasi, melakukan pelatihan dan memberikan himbauan. Kendala
yang dihadapi Dinas Syariat Islam ada 2 yaitu kendala internal dan kendala
eksternal. Kendala internal berupa ketidakseriusan Pemerintah Aceh dan
kurangnya kesadaran masyarakat Aceh. Sedangkan kendala eksternal berupa
intervensi dari luar Aceh dan ajaran sesat. Walaupun terdapat banyak kendala
akan tetapi ada juga beberapa upaya yang ditawarkan Dinas Syariat Islam serta
elemen masyarakat yang peduli terhadap syariat Islam. Solusi tersebut adalah
menyusun grand desain dan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif. Penulis
mengharapkan agar Pemerintah Aceh khususnya Dinas Syariat Islam dan DPRA
agar lebih serius menyikapi permasalahan pelaksanaan syariat Islam yang
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar terciptanya kesejahteraan rakyat
khususnya di provinsi Aceh.
Kata Kunci : Dinas Syariat Islam, Pemerintah Aceh, syariat Islam.
xi
ABSTRACT
Aceh Province is one of the provinces which apply Islamic law, in the
context of the law has been in place since 1999, when the government of the
Republic of Indonesia passed Law No. 44 of 1999 on the privilege of Aceh. This
law was revised again after the MoU into Law No.11 of 2006 on the government
of Aceh (UUPA). One of the central government authority granted in the UUPA is
the application of Islamic law. However, in practice, Islamic law applies only to
one party is only for ordinary people but not touched for policy makers. This
becomes a problem itself in the province in an effort to implement Islamic law.
The purpose of this study is to explain the policy and strategy of the Department
of Islamic Law in the application of Islamic law, and the constraints of Islamic
Law Department efforts in accelerating the implementation of Islamic law. The
method used is the method descriptive. Descriptive method is in the form of
words written or spoken by observation, interviews, and relevant documentation.
Data collection techniques used are documentation or library research and field
research. The research literature to obtain secondary data based on the books and
related reading while field studies to obtain primary data through interviews. The
results showed that the policies and strategies of the Department of Islamic Sharia
there are 3 forms of regulator, facilitator and coordinator. The strategy used
Islamic Sharia Agency including providing socialization, training and provide an
appeal. Constraints faced by the Department of Islamic Law No 2 of the external
and of the internal constraints. The government's lack of internal constraints such
as lack of awareness of Aceh and Aceh. While the external constraints in the form
of intervention from outside Aceh and heresy. Although there are many obstacles
but there are also some attempts to offer Islamic Sharia Agency and the elements
of the community who care about the Islamic Sharia. The solution is to develop a
grand design and conduct persuasive approaches. The author expects that the
Government of Aceh, especially the Department of Islamic Sharia and parliaments
to be more serious about addressing problems of implementation of Islamic law
that promote human values in order to create well -being of people, especially in
the province.
Keywords: Islamic Law Department, Government of Aceh, Islamic law.

Tidak Tersedia Deskripsi