Electronic Theses and Dissertation

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Program Indonesia Pinatar mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP)
diberikan kepada masyarakat kurang mampu khususnya anak-anak yang berusia 6-
21 Tahun guna mendukung kegiatan belajar dan meningkatkan semangat sekolah.
Setelah adanya instruksi tersebut, masih saja banyak siswa-siswi dari keluarga
kurang mampu tidak merasakan beasiswa bantuan tersebut. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi program Kartu Indonesia Pintar
terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Simeulue serta menjelaskan kendala
yang dihadapi dalam implementasi Kartu Indonesia Pintar. Penelitian ini
menggunakan Teori Mazmanian dan Sabaitier (1981) sebagai pisau analisis yang
meliputi Clarity Tujuan, Implementasi Kausal, Implementasi Organisasi,
Implementasi Eksternal, Perubahan Dampak dan Revisi Tujuan. Jenis penelitian
menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui
observasi, dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis data konten analisis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi Kartu Indonesia Pintar di
Kabupaten Simeulue memiliki dampak yang baik bagi kualitas pendidikan di
Kabupaten Simeulue, pada indikator Clarity Tujuan sudah terlihat dan mampu
dipahami oleh implementator, pada indikator implementasi kausal, organisasi,
eksternal masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator
terssebut. Terdapat beberapa kendala dalam impelementasi Kartu Indonesia Pintar
Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap program beasiswa, data siswa tidak
valid, kurangnya pengawasan dan distribusi beasiswa. Untuk itu diharapkan
Diharapkan Dinas Pendidikan Simeulue lebih aktif dalam hal berkoordinasi dengan
pihak sekolah-sekolah sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi dalam
menjalankan sebuah program, kemudian harus melaksanakan sosisalisasi rutin
mengenai program-program yang dilaksanakan khususnya program bantuan
beasiswa guna memperluas pengetahuan dan pemahaman bagi pelaksana dan
masyarakat tentang bagaimana program KIP tersebut di laksanakan dan di
distribusikan, serta diharapkan Pemerintah Daerah ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi program bantuan beasiswa
seperti KIP tersebut. Sehingga tidak adanya penyelewengan atau kecurangan yang
dilakukan oleh oknum yang ingin meraih keuntungan sendiri.

Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning the Implementation of the Smart Indonesia Program mandates that Smart Indonesia Cards (KIP) be given to underprivileged communities, especially children aged 6-21 years to support learning activities and increase school enthusiasm. After this instruction, there are still many students from underprivileged families who do not feel the scholarship assistance. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Smart Indonesia Card program affects the quality of education in Simeulue Regency and to find out the obstacles encountered in implementing the Smart Indonesia Card. This study uses the theory of Mazmanian and Sabaitier (1981) as an analytical tool which includes Clarity of Purpose, Causal Implementation, Organizational Implementation, External Implementation, Changes in Impact and Revision of Goals. This type of research uses qualitative research through data collection techniques through observation, documentation and interviews with content analysis data analysis techniques. The results showed that the implementation of the Smart Indonesia Card in Simeulue Regency had a good impact on the quality of education in Simeulue Regency, on the Clarity of Purpose indicator the implementer was able to see and was able to understand, on the causal, organizational, external implementation indicators there were still problems in several supporting elements in that indicator. There are several obstacles in the implementation of the Smart Indonesia Card. Lack of socialization and understanding of the scholarship program, invalid student data, lack of supervision and distribution of scholarships. For this reason, it is hoped that the Simeulue Education Office will be more active in coordinating with schools so that there will be no more miscommunication in running a program, then must carry out routine socialization regarding the programs implemented, especially the scholarship assistance program to broaden knowledge and understanding for implementers and the community about how the KIP program is implemented and distributed, and it is hoped that the Regional Government will participate in implementing and supervising the implementation of scholarship assistance programs such as the KIP. So that there is no fraud or fraud committed by individuals who want to gain their own benefits.