Electronic Theses and Dissertation

Larangan membuat iklan yang mengelabui konsumen diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17 UUPK, dan mengenai ketentuan tanggung jawab para pelaku usahanya diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UUPK. Tetapi iklan khususnya endorsement seringkali dilakukan tidak dengan kejujuran serta mengandung kalimat yang mengelabui konsumen tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UUPK.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat iklan endorsement, menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi kerugian konsumen akibat iklan endorsement, dan menjelaskan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak yang bersengketa akibat iklan endorsement.
Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum seperti undang-undang, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen diberikan perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat iklan endorsement oleh UUPK yaitu konsumen dapat menggugat dan meminta tanggung jawab kepada para pelaku usaha yang terlibat dalam pembuatan iklan endorsement yang merugikannya. Tanggung jawab para pelaku usaha yang terlibat ada jika melanggar Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17 UUPK yang khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha periklanan. Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan product liability apabila iklan endorsement dilakukan berdasarkan informasi dari pelaku usaha selaku pemilik produk dan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian konsumen sesuai dengan Pasal 19 UUPK. Sedangkan kreativitas iklan yang disajikan oleh endorser merupakan tanggung jawabnya, ketentuan ini berdasarkan Pasal 20 UUPK dan sanksi sesuai dengan Pasal 62 UUPK. Penyelesaian sengketa akibat kerugian konsumen dari iklan endorsement dapat ditempuh melalui jalan damai antara para pihak terlibat, mengajukan gugatan ke BPSK ataupun Pengadilan.
Disarankan bagi endorser agar memberikan informasi yang benar serta berhati-hati dalam memilih produk yang akan diiklankan. Diharapkan bagi pelaku usaha agar tidak memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan iklan serta memberikan informasi lengkap kepada endorser dan konsumen. Disarankan bagi lembaga yang berwenang agar dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada konsumen dalam menuntut hak-haknya jika dirugikan akibat iklan endorsement serta pemerintah dapat merevisi UUPK agar peraturan terkait iklan dapat dioptimalkan.

The prohibition on making advertisements that deceive consumers is regulated in Article 9, Article 10, Article 12, Article 13 and Article 17 of the UUPK, and the provisions regarding the responsibilities of business actors are regulated in Article 19 and Article 20 of the UUPK. However, advertisements, especially endorsements, are often carried out without honesty and contain sentences that deceive consumers without paying attention to the provisions regulated in the UUPK. The aim of writing this thesis is to explain the form of legal protection for consumers who are harmed by endorsement advertisements, explain the responsibilities of business actors if consumer losses occur as a result of endorsement advertisements, and explain the dispute resolution that can be taken by parties involved in disputes resulting from endorsement advertisements. Research in writing this thesis uses normative legal research, namely literature study by examining legal materials such as laws, books, journals and articles related to this thesis research. The research results show that consumers are given legal protection if they experience losses due to endorsement advertisements by the UUPK, namely that consumers can sue and ask for responsibility from business actors involved in making endorsement advertisements that harm them. The responsibility of the business actors involved is if they violate Article 9, Article 10, Article 12, Article 13 and Article 17 of the UUPK which is specifically intended for advertising business actors. Consumers can hold business actors responsible based on product liability if the endorsement advertisement is carried out based on information from the business actor as the product owner and is responsible for compensating consumers for losses in accordance with Article 19 UUPK. Meanwhile, advertising creativity presented by the endorser is his responsibility, this provision is based on Article 20 UUPK and sanctions are in accordance with Article 62 UUPK. Settlement of disputes resulting from consumer losses from endorsement advertising can be achieved through peaceful means between the parties involved, filing a lawsuit with BPSK or the Court. It is recommended that endorsers provide correct information and be careful in choosing the products to be advertised. It is hoped that business actors will not trade products that do not match the advertising and provide complete information to endorsers and consumers. It is recommended that authorized institutions provide knowledge and awareness to consumers in demanding their rights if they are harmed by endorsement advertising and that the government can revise UUPK so that regulations related to advertising can be optimized.