Electronic Theses and Dissertation

BPK lahir sebagai pengawas kinerja pemerintah untuk dilaporkan kepada lembaga perwakilan rakyat sehingga timbul rasa percaya kepada pemerintah. Kewenangan yang dimiliki BPK bersumber dari amanat UUD 1945, dan sejak tahun 2003 telah ada empat undang-undang yang dijadikan landasan operasional BPK. Bentuk pengawasan yang dilakukan BPK ini adalah pengawasan Represif, dimana pengawasan tersebut dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK bersifat Eksternal, dimana pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang berada di luar badan/lembaga yang sedang diperiksa, dan dengan ini objektivitas dari pengawasan yang dilakukan eksternal ini cenderung lebih dapat dipercaya. Hasil pemeriksaan oleh BPK dilaporkan kepada DPR, kemudian kepada pihak lain. Pihak-pihak yang menggunakan hasil pemeriksaan tersebut antara lain: lembaga perwakilan rakyat sebagai bahan pengawasan lembaga perwakilan terhadap pemerintah, terbuka untuk umum sebagai bahan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap BPK, aparat yang berwenang apabila terdapat indikasi tindak pidana sebagai dasar penyidikan, dan pemerintah sebagai bahan perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana, BPK bertugas melaporkan unsur pidana yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum dan kemudian memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dari entitas yang diperiksa.

The BPK was born as a supervisor of government performance to be reported to the people's representative institutions so that a sense of trust in the government arises. The authority of the BPK comes from the mandate of the 1945 Constitution, and since 2003 there have been four laws that have become the operational basis for the BPK. The form of supervision carried out by the BPK is repressive supervision, where the supervision is carried out after the work has been carried out and the supervision carried out by the BPK is external, where the inspection is carried out by an institution that is outside the body/institution being examined, and with this the objectivity of the supervision carried out These externals tend to be more trustworthy. The results of the audit by the BPK are reported to the DPR, then to other parties. The parties that use the results of the examination include: people's representative institutions as material for monitoring representative institutions towards the government, open to the public as material for public supervision of the government and the BPK, competent authorities if there are indications of criminal acts as a basis for investigation, and the government as material for improving the management and responsibility of state finances. In the event that indications of a criminal act are found, the BPK is tasked with reporting the criminal elements found to the Law Enforcement Officials and then monitoring the implementation of follow-up actions to the results of the inspection carried out by officials from the entity being inspected.