Electronic Theses and Dissertation

Ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengatur bahwa pegawai non-PNS masih tetap melaksanakan tugasnya paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkan sampai pada tanggal 28 November 2023. Selanjutnya, Guru merupakan pegawai non-PNS yang akan dialihkan menjadi PPPK. Namun pada tahun 2023 masih terdapat yang belum dialihkan, sehingga kedudukan guru SD bukan pegawai negeri sipil menjadi terancam karena akan terkena dampak pemutusan hubungan kerja.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi dan akibat hukum dari penerapan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK serta upaya perlindungan hukum terhadap guru SD bukan pegawai negeri sipil.
Penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis empiris. Penelitian ini memperoleh data melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa belum ada pemutusan hubungan kerja terhadap guru SD bukan pegawai negeri sipil berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK karena masa tugas yang belum berakhir dan proses peralihannya menjadi PPPK belum selesai. Akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut adalah hilangnya hak dan kewajiban sebagai guru SD dan hapusnya sebagian hak yang sama seperti PPPK. Namun apabila lulus seleksi akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai guru SD sekaligus hak dan kewajiban PPPK secara penuh. Selama belum beralih menjadi PPPK, maka hak dan kewajiban yang dilekatkan kepadanya adalah hak dan kewajiban sebagai guru serta sebagian hak yang sama seperti PPPK. Bentuk perlindungan hukum preventifnya adalah pemberian kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK dan pemberian sebagian hak yang sama seperti PPPK, namun upaya perlindungan hukum represifnya belum diatur oleh pemerintah.
Diharapkan pemerintah pusat dapat memperpanjang masa tugas guru SD bukan pegawai negeri sipil melalui perubahan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, sehingga pemerintah daerah tetap dapat melakukan peralihan guru SD bukan pegawai negeri sipil menjadi PPPK. Apabila proses peralihan tersebut tidak berhasil sepenuhnya, kepada pemerintah disarankan untuk memberikan sebuah kompensasi kepada guru SD bukan pegawai negeri sipil yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

The provisions of Article 99 paragraphs (1) and (2) of Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Government Employees with Employment Agreements stipulate that non-PNS employees will continue to carry out their duties for a maximum of 5 (five) years from its promulgation until 28 November 2023. Furthermore, teachers are non-PNS employees who will be transferred to PPPK. However, in 2023 there will still be those who have not been transferred, so the position of elementary school teachers who are not civil servants will be threatened because they will be affected by layoffs. The aim of this research is to explain the implementation and legal consequences of implementing Article 99 paragraph (1) of Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management as well as legal protection efforts for elementary school teachers who are not civil servants. The research used is empirical juridical in nature. This research obtained data through literature study and interviews which were analyzed using a qualitative approach. The research results show that there has been no termination of employment for elementary school teachers who are not civil servants based on Article 99 paragraph (1) of Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management because their term of service has not ended and the transition process to become PPPK has not been completed. The legal consequences that will arise in implementing these provisions are the loss of rights and obligations as an elementary school teacher and the elimination of some of the same rights as PPPK. However, if you pass the selection, you will get the rights and obligations as an elementary school teacher as well as full PPPK rights and obligations. As long as he has not converted to PPPK, the rights and obligations attached to him are the rights and obligations as a teacher and some of the same rights as PPPK. The form of preventive legal protection is providing the opportunity to take part in the PPPK selection and granting some of the same rights as PPPK, but the repressive legal protection efforts have not been regulated by the government. It is hoped that the central government can extend the term of office of elementary school teachers who are not civil servants through changes to Article 99 paragraph (1) of Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management, so that regional governments can still transition elementary school teachers who are not civil servants to PPPK. If the transition process is not completely successful, the government is advised to provide compensation to elementary school teachers who are not civil servants who are affected by termination of employment.