Electronic Theses and Dissertation

Ketentuan pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 sebagai salah satu bentuk penegakan hukum negara pantai menyatakan bahwa kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Namun pada kenyataannya, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, bahkan sampai saat belum pernah menerapkan ketentuan yang dimaksud.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan terhadap kapal asing pelaku illegal fishing di wilayah Perairan Aceh dan Sumatera Utara dan untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan ketentuan Pasal 73
ayat 2 UNCLOS 1982 di wilayah perairan kedua Provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu
metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyaraka. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 faktor penyebab ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 terhadap kapal asing pelaku illegal fishing di wilayah Perairan Aceh dan Sumatera Utara tidak dapat diterapkan, pertama karena tidak ada permohonan dari negara bendera kapal, dan kedua adalah tidak ada peraturan pelaksana yang dapat mengatur besaran jumlah uang jaminan yang sesuai. Selain itu terdapat pula 2 hambatan yang dihadapi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara dalam menerapkan ketentuan ini. Hambatan pertama sama dengan salah satu faktor penyebab tidak dapat diterapkannya ketentuan ini yaitu tidak
adanya peraturan pelaksana yang mengatur jumlah uang jaminan yang sesuai. Tantangan kedua adalah berkaitan dengan sengketa batas wilayah di zona tumpang tindih di Selat Malaka yang dalam hal ini, Selat Malaka sendiri merupakan bagian dari perairan kedua provinsi.

Disarankan kepada pemerintah Aceh dan Sumatera Utara untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar segera membentuk peraturan pelaksana yang dapat mengatur jumlah uang jaminan yang sesuai serta bagi pemerintah pusat agar segera menyelesaikan sengketa perbatasan di zona tumpang tindih di perairan Selat Malaka sehingga ketentuan prompt release tersebut dapat diberlakukan dan tidak ada kendala dalam pemberlakuannya di kemudian hari.

The provisions of article 73 paragraph 2 UNCLOS 1982 as a form of enforcement of the law of the coastal state states that the ships that have been arrested and their crew must be released immediately after being given an appropriate security deposit or other form of guarantee. However, in reality, Indonesia, as a country that has ratified the 1982 UNCLOS, has never even implemented the provisions in question. The purpose of writing this thesis is to explain the factors that make the provisions of Article 73 paragraph 2 UNCLOS 1982 inapplicable to foreign vessels carrying out illegal fishing in the waters of Aceh and North Sumatra and to explain the obstacles faced by the Aceh provincial government and the North Sumatra provincial government in implementing provisions of Article 73 paragraph 2 UNCLOS 1982 in the territorial waters of the two Provinces. The research method used is the empirical juridical method, namely the legal research method which functions to see the law in a real sense and examine how the law works in society. The data in this study were obtained through library research and field studies. The results showed that there were 2 factors that caused the provisions of Article 73 paragraph 2 UNCLOS 1982 against foreign vessels carrying out illegal fishing in the waters of Aceh and North Sumatra could not be applied, firstly because there was no request from the ship's flag state, and secondly there was no implementing regulation set the appropriate amount of the security deposit. In addition, there are also 2 obstacles faced by the Government of Aceh and the Government of North Sumatra in implementing this provision. The first obstacle is the same as one of the factors causing the inapplicability of this provision is the absence of an implementing regulation that regulates the appropriate amount of security deposit. The second challenge is related to territorial boundary disputes in the overlapping zones in the Malacca Strait, which in this case, the Malacca Strait itself is part of the waters of the two provinces. It is suggested to the Aceh and North Sumatra governments to continue to coordinate with the central government in order to immediately form implementing regulations that can regulate the appropriate amount of security deposits and for the central government to immediately resolve border disputes in the overlapping zones in the Malacca Strait waters so that the prompt release provisions can be enforced and there are no obstacles in its implementation in the future.