Electronic Theses and Dissertation

Pasal 203 Qanun No.5 Tahun 2007 menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diantaranya menegakkan Qanun. Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam Pasal 23 telah melarang kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi termasuk prostitusi online. Dalam kenyataannya penegakan Qanun yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah belum Optimal karena masih ada prostitusi online yang terjadi di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja pengawasan, hambatan, dan upaya yang dilakukan Satpol PP dan WH dalam mengatasi prostitusi online di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori kinerja, teori pengawasan, dan teori capacity building dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kinerja pengawasan Satpol PP dan WH dalam mengatasi prostitusi online belum optimal karena belum tercapainya syarat pengawasan berhasil dalam teori Revrisond antara lain meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran tugas, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, dan adanya kecepatan dalam penyelesaian permasalahan. Hambatan yang dialami Satpol PP dan WH dalam mengatasi prostitusi online dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor individu, faktor psikologis, dan faktor instansi. Upaya yang dilakukan Satpol PP dan WH dalam meningkatkan kinerjanya antara lain yaitu melakukan intervensi menurut teori Grindle yaitu level sistem, level kelembagaan, dan level individual. Diharapkan Satpol PP dan WH Banda Aceh menetapkan standar kedisiplinan, sasaran tugas dan prestasi kerja terhadap kinerja pegawai, serta melakukan evaluasi secara rutin, kemudian membuat suatu pengelompokan kerja yang lebih spesifik, meningkatkan sumber daya manusia, dan terus berupaya memperkuat dan mengupgrade kemampuan dan program kerja secara berkala. Kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum bagi petugas pengawasan syariat islam, memenuhi standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan Melakukan pembaruan qanun jinayat yang mengandung unsur cyber.
Kata Kunci: Syariat Islam, Prostitusi Online, Satpol PP dan WH

Article 203 Qanun No.5 of 2007 explains the duties of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah including enforcing Qanun. Qanun Jinayah No.6 of 2014 concerning Jinayah Law in Article 23 has prohibited activities related to prostitution including online prostitution. In reality, the enforcement of Qanun carried out by the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah has not been optimal because there is still online prostitution that occurs in Banda Aceh. This study aims to determine and explain the supervisory performance, obstacles, and efforts made by Satpol PP and WH in overcoming online prostitution in Banda Aceh City. This research uses performance theory, supervisory theory, and capacity building theory with qualitative research methods. Data were obtained through interviews and documentation. Then the data is processed using data reduction techniques, data presentation, and conclusions. The supervisory performance of Satpol PP and WH in overcoming online prostitution has not been optimal because the requirements for successful supervision in Revrisond's theory have not been achieved, including increased discipline, achievement, and achievement of task objectives, reduced abuse of authority, and speed in solving problems. The obstacles experienced by Satpol PP and WH in dealing with online prostitution are influenced by several factors, including: individual factors, psychological factors, and agency factors. Efforts made by Satpol PP and WH in improving their performance include intervening according to Grindle's theory, namely the system level, institutional level, and individual level. It is expected that Satpol PP and WH Banda Aceh set disciplinary standards, task targets and work performance on employee performance, as well as conduct regular evaluations, then make a more specific work grouping, improve human resources, and continue to strive to strengthen and upgrade capabilities and work programs regularly. To the government to provide legal protection for Islamic sharia supervision officers, meet the required standards of facilities and infrastructure, and Carry out the renewal of qanun jinayat containing cyber elements. Keywords: Islamic Sharia, Online Prostitution, Satpol PP and WH