Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkainan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan ada tiga syarat seorang suami dapat berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan keajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Namun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kras menerima izin poligami dengan alasan Pemohon menderita hiperseksual dan Termohon kurang mampu dalam melayani kebutuhan seksual Pemohon. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kras telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menjelaskan apakah putusan hakim telah sesuai dengan tujuan hukum mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil penelitian menunjukan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kras tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan hukum mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Sebab, hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan Pemohon menderita hiperseksual, padahal jelas di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan syarat poligami karena hiperseksual.

Article 4 section (2) of the Marriage Law jo Article 57 of the Islamic Law Compilation (KHI) mentions that there are three conditions for husband to be polygamous, the ife cannot carry out her obligations as a wife, the wife has a physical disability or an incurable disease, the wife cannot bear children. However, the panel of Judges in the Decision Number 2/Pdt.G/2022/PA.Kras accepted the polygami permit that the Applicant has hypersexual reasons while the Respondent was incapable of serving the Aplicant’s sexual needs. The purpose of this study is to explain the judge's considerations in the Karangasem Religion Court Decision Number 2/Pdt.G/2022/PA.Kras is in accordance with the applicable regulations and to explain whether the judge's decision is in accordance with the legal objectives of realizing justice, legal certainty, and benefits for the litigants. The research method used is the normative juridicial method with qualitative data analysis, namely data analysis by describing data in a quality manner in the form of regular, logical and effective sentences so as to facilitate interpretation of data and understanding the result of the analysis. The results of the study show that the judge’s considerations at the Karangasem Religion Court Decision Number 2/Pdt.G/2022/PA.Kras is not in accordance with applicable regulations and the purpose of the law is to create justice, legal certainty, and benefits for the litigants. This is because the Judge granted the request for polygamy because the applicant suffers from hypersexuality, even though it is clear in the Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 57 of the Islamic Law Compilation (KHI) does not explain the conditions for polygamy due to hypersexual.