Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas (UU Disabilitas), Pasal 20 “Hak Pelindungan dari Bencana Untuk
Penyandang Disabilitas, dan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3
Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun di atas pemerintah sudah
membentuk tata kerja BPBD, akan tetapi keberadaan Qanun tersebut bagi
penyandang disabilitas yang berisiko tinggi bencana masih cenderung terabaikan
ketika bencana terjadi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menjelaskan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesiapsiagaan kelompok
disabilitas dalam menghadapi gempa bumi beserta faktor penghambat. Penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
yang disingkat dengan BPBD masih belum berjalan dengan maksimal, BPBD
hanya fokus ketika bencana sudah terjadi dan harus ada perintah dari Walikota
terlebih dahulu untuk turun menangani bencana. Dan belum ada SOP khusus dari
BPBD untuk kelompok disabilitas, Sehingga masih banyak dari penyandang
disabilitas yang tidak dibekali secara langsung untuk kemampuan
menyelamatkan diri Ketika bencana terjadi. Faktor penghambat di mana
masyarakat masih kurang rasa peduli bencana, Belum ada standar operarasional
prosedur khusus bagi kelompok disabilitas, dan anggaran atau dana belum
memadai sehingga menunjukan kendala bahwa untuk kesiapsiagaan dalam
kelompok disabilitas masih kurang maksimal. Diharapkan BPBD Kota Banda
Aceh agar dapat segera membuat SOP khusus, sehingga pelatihan yang dibuat
akan tepat sasaran serta kerja sama yang baik antara pihak lain.
Kata Kunci: BPBD, Penyandang Disabilitas, Gempa Bumi, Kota Banda Aceh

ABSTRACT Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities (Disability Law), Article 20 “The Right to Protection from Disasters for Persons with Disabilities, and based on Banda Aceh City Qanun Number 3 of 2011 concerning Organizational Structure and Work Procedures of the Banda Aceh City Regional Disaster Management Agency. Based on the Qanun above, the government has established BPBD work procedures, but the existence of this Qanun for persons with disabilities who are at high risk of disaster still tends to be neglected when a disaster occurs in Banda Aceh City. This study aims to identify and explain the role of the Banda Aceh City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in increasing the preparedness of the disabled group in dealing with earthquakes along with the inhibiting factors. This research was conducted using qualitative methods which were analyzed using data analysis techniques, namely interviews, observation and documentation. The results of the research show that the role of the Regional Disaster Management Agency, abbreviated as BPBD, is still not running optimally, BPBD only focuses when a disaster has occurred and there must be an order from the mayor first to go down to handle the disaster. And there is no special SOP from BPBD for groups with disabilities, so there are still many people with disabilities who are not directly equipped with the ability to save themselves when a disaster occurs. The inhibiting factor is that the community still lacks a sense of concern for disasters, there is no standard operational procedure specifically for groups with disabilities, and the budget or funds are not sufficient, indicating that the obstacle for preparedness in the disabled group is still not optimal. It is hoped that the Banda Aceh City BPBD can immediately make special SOP, so that the training made will be right on target and good cooperation between other parties. Keywords: BPBD, Persons with Disabilities, Earthquake, City of Banda Aceh