Electronic Theses and Dissertation

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan Dakwaan Penuntut Umum yang kurang tepat dalam menentukan jarimah yang didakwakan serta Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi penjara kepada terdakwa dalam Putusan Mahkamah Syariah Nomor 3/JN/2022/MS.Sgi. Berdasarkan hasil penelitian, penuntut umum kurang tepat dalam membuat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan tunggal. Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dikarenakan dakwaan alternatif digunakan untuk menghindari bebasnya terdakwa dan anak yang dirugikan. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi agar memenuhi unsur keadilan didasarkan pada terpenuhinya unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, serta Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim tidak dapat memasukkan unsur pasal lain yang di luar dakwaan Penuntut Umum untuk memutuskan suatu perbuatan terdakwa. Maka dari itu, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk lebih teliti dalam membuat surat dakwaan untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak sedangkan kepada Hakim disarankan untuk menggunakan asas Kekuasaan Kehakiman dalam menciptakan keadilan hukum bagi anak yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan pelaku.
Kata Kunci: Studi Kasus, Putusan Mahkamah Syar’iyah, Pelecehan Seksual, Anak.

Abstract - This study aimed to explain the public prosecutor's inaccurate indictment in determining the crime (jarimah) charged and the judge's consideration in imposing prison sanctions on the defendant in Syar’iyah Court decision 3/JN/2022/MS.Sgi. The study’s findings demonstrated that the public prosecutor's indictment was less precise. The prosecutor utilised only one form of indictment. The public prosecutor should have used alternative charges because alternative charges are used to avoid the acquittal of the defendant and the child being harmed. In imposing sanctions to satisfy the element of justice, the judge considers the element of every individual and the element of intentionally committing the crime (jarimah) of sexual abuse against a child; in addition, the judge considers the defendant's aggravating and mitigating circumstance. In determining a defendant's actions, a judge cannot use information from publications not included in the public prosecutor's indictment. Therefore, the panel of judges regarded article 47 of qanun Aceh number 6 of 2014 concerning jinayah law as the basis for imposing sanctions on the defendant. It is recommended that the prosecutor be more meticulous when preparing an indictment to satisfy both parties' sense of justice. In addition, the judge is advised to apply the principle of judicial power when establishing legal justice for children who cannot resist the offender. Keywords: Case Study, Decision of the Syar'iyah Court, Sexual Harassment, Children.