Electronic Theses and Dissertation

FATCA adalah peraturan Amerika Serikat yang diberlakukan pada tahun 2010 untuk memerangi penghindaran pajak oleh warga negara Amerika Serikat yang memiliki aset keuangan di luar Amerika Serikat. Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 berpengaruh terhadap nasabah maupun investor asing di Aceh yang sebelumnya melakukan penyimpanan dan investasi di bank konvensional harus berpindah ke bank syariah.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 mengatur mengenai penerapan FATCA pada perbankan syariah serta untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengawasan Indonesia terhadap penerapan FATCA pada perbankan syariah.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini maka dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan website. Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (1) mengatur ketentuan mengenai akses informasi keuangan terkait perpajakan yang mana kewenangan dalam hal perpajakan seperti memperoleh informasi dari wajib pajak secara otomatis dari Bank BSI adalah DJP dan selanjutnya DJP meneruskan informasi tersebut kepada IRS. Selain itu, pengawasan penerapan FATCA dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan DJP agar dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan FATCA dan mencegah penghindaran maupun penggelapan pajak oleh pembayar pajak Amerika Serikat yang memiliki rekening keuangan di Indonesia.
Disarankan kepada Bank BSI harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan penerapan FATCA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan peraturan teknis penerapan FATCA lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang melekat dengan kegiatan operasionalnya dan memperbarui sistem pelaporan rekening nasabah asing serta Bank BSI dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan FATCA dengan membentuk unit khusus dengan tetap berkoordinasi bersama OJK dan DJP demi menjaga keamanan data dan kepercayaan nasabah.

FATCA is a United States regulation enacted in 2010 to combat tax evasion by United States citizens who hold financial assets outside the United States. The presence of Qanun Number 11 of 2018 affects customers and foreign investors in Aceh who previously made deposits and investments in conventional banks must move to sharia banks. The writing of this thesis aims to examine how Law Number 9 of 2017 regulates the implementation of FATCA in sharia banking and to find out and explain how Indonesia supervises the implementation of FATCA in sharia banking. To obtain data in writing this thesis, library research and field research were conducted. Literature research is conducted to obtain theoretical data by studying laws and regulations, books, journals, and websites. While field research to obtain data by interviewing respondents and informants. The results showed that Law Number 9 of 2017 Article 2 paragraph (1) regulates provisions regarding access to financial information related to taxation in which the authority in terms of taxation such as obtaining information from taxpayers automatically from BSI Bank is the Direktorat Jenderal Pajak (DJP) and then the DJP forwards the information to the IRS. In addition, supervision of the implementation of FATCA is carried out by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in coordination with the DJP in order to help ensure compliance with the implementation of FATCA and prevent tax evasion or tax avoidance by US taxpayers who have financial accounts in Indonesia. It is recommended that BSI Bank should be able to ensure that the implementation of FATCA is in accordance with Law Number 9 of 2017 and other technical regulations for the implementation of FATCA while still taking into account the sharia principles inherent in its operational activities and updating the foreign customer account reporting system and BSI Bank can conduct stricter supervision of the implementation of FATCA by forming a special unit while still coordinating with the OJK and DJP in order to maintain data security and customer trust.