Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Adlulla Kamal,
2023

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TIMBANGAN PLASTIK DI TEMPAT USAHA (Suatu Penelitian di Pasar Inpres Kabupaten Simeulue)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,61),pp.,tabl.,bibl.

(Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H.)

Pasal 25 sub g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai: “alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum.” Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengatakan bahwa, Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Meskipun telah diatur larangan penggunaan timbangan plastik di tempat usaha, namun tindak pidana tersebut masih tejadi di Pasar Inpres Kabupaten Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab, penegakan hukum, dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggunaan timbangan plastik di tempat usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan bahan-bahan hukum, dan data primer diperoleh dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dan informan yang berkaitan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan timbangan plastik di tempat usaha disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan harga timbangan plastik yang jauh lebih murah, faktor lingkungan, faktor kurangnya pengawasan pemerintah, serta faktor kurangnya pengetahuan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan timbangan plastik di tempat usaha belum berjalan secara efektif dalam melakukan proses penindakan terhadap kasus tindak pidana penggunaan timbangan plastik di tempat usaha pada Pasar Inpres Kabupaten Simeulue, hal ini terjadi karena penyidik pegawai negeri sipil bagian timbangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue tidak ada sehingga kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penggunaan timbangan plastik di tempat usaha yaitu terdiri dari upaya preventif berupa himbauan serta sosialisasi dan upaya represif berupa teguran ataupun diproses melalui hukum melalui Undang-undang yang berlaku. Disarankan kepada pihak Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Simeulue agar pro-aktif melakukan kegiatan patroli dan razia, dan juga pro-aktif memberikan edukasi yang lebih kreatif tentang bahaya memiliki dan/atau menggunakan timbangan plastik di tempat usaha, serta menambah sumber daya manusia terutama penyidik pegawai negeri sipil terkait penggunaan timbangan plastik di tempat usaha.

ABSTRACT Adlulla Kamal, (2023) CRIME ACTING BY THE USE OF PLASTIC SCALES IN BUSINESS (A Study in the Inpres Market Simeulue Regency) Faculty of Law, Syiah Kuala University (vi,61), pp., tabl., bibl. (Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H.) Article 25 sub g of Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which states that it is prohibited to possess, place, display, use or order to use: “measuring instruments, measures , weighing and or equipment for purposes other than those referred to in or based on this law; at the place of business; in a place to determine the size or weight for the public interest.” The criminal provisions are regulated in Article 32 paragraph (1) which states that, "Whoever commits the act is subject to imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000.- (one million rupiah). Even though it has been regulated to prohibit the use of plastic scales in places of business, this crime still occurs at the Inpres Market, Simeulue Regency. This study aims to explain the causative factors, law enforcement, and countermeasures against the criminal act of using plastic scales in a place of business. This study uses an empirical juridical method. Secondary data was obtained by library research using legal materials, and primary data was obtained by field research in the form of interviews with respondents and informants related to this study. The results of the study show that the use of plastic scales in places of business is caused by economic factors, namely to obtain greater profits and the price of plastic scales is much cheaper, environmental factors, lack of government oversight, and lack of knowledge. Law enforcement against the criminal act of using plastic scales at the place of business has not been effective in carrying out the prosecution process for cases of the crime of using plastic scales at the Simeulue District Presidential Market, this happened because civil servant investigators part of the scales at the Department of Industry, Trade, Cooperatives and Simeulue Regency UKM does not exist so this case cannot be followed up. Efforts that can be made to tackle the criminal act of using plastic scales in a place of business consist of preventive efforts in the form of appeals and socialization and repressive efforts in the form of reprimands or legal proceedings through applicable laws. It is suggested to the Regional Government, especially the Simeulue Regency Trade, Cooperative and UKM Industry Office to be pro-active in carrying out patrols and raids, and also to be pro-active in providing more creative education about the dangers of owning and/or using plastic scales at the place of business, as well as adding resources human resources, especially civil servant investigators regarding the use of plastic scales in business premises.