Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan modus operandi dalam tindak pidana korupsi khususnya dalam tindak pidana gratifikasi semakin berkembang tidak hanya dalam bentuk uang dan barang tetapi juga dalam pelayanan seksual. Layanan seksual digunakan sebagai transaksi dalam bisnis dan politik. Pemuasan seksual dalam perspektif internasional dikelompokkan menjadi “sextortion” atau pemerasan seksual. Pengaturan terkait sextortion di Indonesia diakomodir dalam bentuk pengertian luas bagian gratifikasi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 12 (B) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Makna gratifikasi dimaknai secara menyeluruh dalam frasa “Fasilitas Lain” sebagai peluang untuk memaknai gratifikasi dengan bentuk fasilitas pelayanan seksual. Namun, masih terjadi perdebatan antara ahli hukum dan penegak hukum itu sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep korupsi berdasarkan Pasal 12 (B) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga menganalisis bagaimana sistem penegakan hukum dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang seksualitas. kepuasan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dimana data diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari kitab-kitab, pedoman, norma, hukum, konvensi, dan doktrin, dukungan dari surat-surat pribadi, kitab-kitab, surat-surat resmi, kepustakaan, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan untuk melengkapi penelitian ini.
Hasil penelitian memaparkan peta konsep korupsi dan gagasan sextortion. Dalam penelitian ini penulis memaparkan terkait dengan pemikiran perkembangan sextortion dan relevansi sextortion dengan gratifikasi seksual, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum gratifikasi seksual di Indonesia. Dengan demikian, diduga dapat mengetahui permasalahan penegakan hukum dalam gratifikasi seksual di Indonesia.
Direkomendasikan kepada Indonesia, agar ada suatu kesimpulan dan kesatuan penafsiran tentang apakah gratifikasi seksual merupakan bagian dari pengaturan gratifikasi atau akan diatur secara berbeda atau dijelaskan dengan instrumen hukum lainnya seperti undang-undang yang mengatur dan menangani bagaimana menyelesaikan kejahatan ini.

The development of modus operandi in corruption crimes, especially in gratification crimes, is overgrowing not only in money, and goods but also in sexual services. Sexual service is used as a transaction in business and politics. Sexual gratification in the international perspective is grouped into "sextortion" or sexual extortion. Arrangements related to sextortion in Indonesia are accommodated in the form of the broad definition of gratification section regulated in the Explanation of Article 12 (B) of Law Number 20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The meaning of gratification is comprehensive in the phrase "Other Facilities" as an opportunity to interpret gratification with the form of sexual service facilities. However, there is still a debate between legal experts and law enforcement itself. This research aims to analyze the concept of corruption based on Article 12 (B) of the Law Number 20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and also to analyze how law enforcement system with the Law Corruption Suppression regulates sexual gratification in Indonesia. This study uses normative legal research where the data is obtained through library research. Literature research was conducted by studying books, guiding principles, norms, laws, conventions, and doctrines, support from personal letters, books, official papers, literature, scientific works, and rules and regulations to complement this research. The research results explain the map of the concept of corruption and the idea of sextortion. In this study, the author describes related to the idea of the development of sextortion and the relevance of sextortion to sexual gratification, and how criminal responsibility and legal enforcement of sexual gratification in Indonesia. Thus, suspected to be able to find out the problems with law enforcement in sexual gratification in Indonesia. It is recommended to Indonesia, that there will be a conclusion and unity of unanimous interpretation of whether sexual gratification is part of the gratification arrangement or will be regulated differently or explained with other legal instruments such as the legislation defining and handling how to solve this crime.