Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
SAID HIDAYATULLAH (2023)
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN MAHRAM (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 55). pp., tabl., bibl.

(Nursiti, S.H., M.Hum.)
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 49 menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.” Meskipun telah adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan ini, masih banyak pula orang yang melakukan tindak pidana ini dan bahkan setelah menerima hukuman sebagaimana yang terdapat di dalam Qanun
Aceh ini.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum apa saja yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban jarimah pemerkosaan yang memiliki hubungan mahram, hambatan dan upaya penanggulangan hambatan dalam melindugi anak korban jarimah pemerkosaan yang memiliki hubungan mahram.
Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertolak dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan dan hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka perlindungan hukum diberikan sejak sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan yang dilakukan oleh para penegak hukum dan juga berkoordinasi dengan berbagai lintas sektor yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah dalam pemeriksaan anak korban sulit untuk memberikan keterangan, kurangnya alat bukti, keterangan anak berdiri sendiri karena saksi anak tidak disumpah, kelemahan dalam Qanun Jinayat, sulitnya memastikan kondisi lingkungan korban tidak ada di lingkungan pelaku. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah dengan menggunakan komunikasi yang ramah anak, memberikan rumah aman agar korban terpisah dari lingkungan pelaku, dan juga memfasilitasi
pelaksanaan visum et repertum terhadap korban sebagai salah satu alat bukti.
Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain- lain. Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga. Masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban.

Tidak Tersedia Deskripsi