Electronic Theses and Dissertation

REKONSTRUKSI PRAPERADILAN, GANTI KERUGIAN DAN/ ATAU REHABILITASI SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA

ABSTRAK

Erwin Susilo *
Dahlan Ali *
Azhari*

Praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi merupakan lembaga yang terinspirasi dari habeas corpus. Habeas corpus berfungsi untuk menuntut pejabat yang melakukan upaya paksa dihadapan Pengadilan, melalui forum ini nantinya ditentukan upaya paksa yang dilakukan tersebut sudah sah atau tidak. Merujuk pada latar belakang dibentuknya tersebut ternyata pengaturan praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi saat ini bukan hanya untuk melindungi tersangka dari upaya paksa sebab masih ada subjek selain tersangka yang dapat mengajukan praperadilan, ganti kerugian, dan/ atau rehabilitasi, terdapat objek praperadilan yang bukan demi kepentingan hukum tersangka dan belum pastinya hukum acara praperadilan, ganti kerugian, dan/ atau rehabilitasi maka atas dasar pemikiran tersebut perlu dilakukan rekonstruksi terhadap praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa konsistensi praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi sebagai sarana perlindungan hukum bagi tersangka. Kemudian dalam penelitian ini akan menentukan rekonstruksi yang tepat mengenai praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi sebagai sarana perlindungan hukum bagi tersangka.
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Berdasarkan pembahasan dan analisa diperoleh hasil: Pertama praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi belum memberikan perlindungan hukum preventif bagi tersangka. Perlindungan hukum sudah ada namun tidak efektif karena masih terdapat subjek selain tersangka yang dapat mengajukan praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi diantaranya penyidik, penuntut umum serta pihak ketiga yang berkepentingan, objek praperadilan bukan hanya untuk kepentingan hukum tersangka, pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi yang merupakan hak, dan hukum acara yang belum berkepastian hukum. Kedua, perlindungan hukum preventif dengan melakukan rekonstruksi ganti kerugian dan rehabilitasi dari “hak menuntut” menjadi “kewajiban negara serta-merta” jika telah keliru dalam melakukan upaya paksa. Perlindungan hukum represif diwujudkan dengan menghapus atau mengubah pasal-pasal yang tidak relevan dengan kepentingan hukum tersangka, dan membentuk hukum acara yang berkepastian hukum. Beberapa pasal yang perlu dilakukan rekonstruksi diantaranya Pasal 1 angka 10, Pasal 30, Pasal 68, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 95 ayat (1), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 101 KUHAP.
Penelitian ini menyarankan kepada pembentuk undang-undang agar rekonstruksi praperadilan, ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi secepat mungkin dilakukan karena konstruksi saat ini belum berjalan sesuai yang dicita-citakan yakni sebagai sarana perlindungan hukum bagi tersangka dari upaya paksa (dwang middelen).
Kata Kunci: Praperadilan, Ganti Kerugian, Rehabilitasi, Perlindungan Hukum, Tersangka dan Upaya Paksa.

PRE-TRIAL RECONSTRUCTION, COMPENSATION, AND/OR REHABILITATION AS A MEANS OF LEGAL PROTECTION FOR SUSPECTS ABSTRACT Erwin Susilo* Dahlan Ali* Azhari* Pretrial, compensation, and rehabilitation are institutions inspired by habeas corpus, which aims to prosecute officials who use coercive measures before the court. Through this forum, it will be determined whether the coercive measures made are legal. Referring to the background of its formation, it turns out that the current pretrial, compensation, and rehabilitation arrangements are not only to protect suspects from coercion. There are still subjects other than suspects who can apply for pretrial, compensation, and rehabilitation; there are pretrial objects that are not in the legal interests of the suspect, and there is no legal certainty for pretrial procedures, compensation, and rehabilitation. So based on these thoughts, it is necessary to carry out pretrial reconstruction, compensation, and rehabilitation. This research aimed to examine and analyze the consistency of pretrial, compensation, and rehabilitation as legal protection for suspects. Then this research will determine the appropriate reconstruction regarding pretrial, compensation, and rehabilitation as a means of legal protection for suspects. The method used in this study was normative juridical using a statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Based on the discussion and analysis, the following results were obtained: First, pretrial, compensation, and rehabilitation have not provided preventive legal protection for suspects. Legal protection already exists but is ineffective because subjects other than suspects can apply for pretrial, compensation, and rehabilitation, including investigators, public prosecutors and interested third parties. Moreover, the object of pretrial is not solely for the legal interests of the suspect. Besides, compensation and rehabilitation arrangements are rights and procedural laws that lack legal certainty. Second, preventive legal protection by reconstructing compensation and rehabilitation, which constitutes the "right to sue," will become an "immediate obligation of the state" if it has made a mistake in coercive measures. Repressive legal protection is realized by removing or amending articles irrelevant to the suspect's legal interests and establishing procedural law with legal certainty. Some of the articles that need to be reconstructed include Article 1 point 10, Article 30, Article 68, Article 77, Article 80, Article 81, Article 82, Article 95 paragraph (1), Article 97 paragraph (3) and Article 101 of the Criminal Procedure Code. This research suggests that pretrial reconstruction, compensation, and rehabilitation be carried out promptly since the current construction has not effectively provided legal protection for suspects against coercive measures (dwang middelen). Keywords: Pre-trial, Compensation, Rehabilitation, Legal Protection, Suspects, and Coercive Measures.