Electronic Theses and Dissertation

ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSPARANSI PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI PADA KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Nurarafah1
Tan Kamello2
Azhari Yahya3
Dahlan4

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata dan norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pengembalian biaya operasi merupakan bagian dari klausula dalam kontrak bagi hasil yang merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Pengembalian biaya operasi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara. Namun, pelaksanaan
pengembalian biaya operasi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, jika tidak dilaksanakan dengan itikad baik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pemaknaan asas itikad baik dalam sistem hukum nasional. Merumuskan penormaan itikad baik dalam pengembalian biaya operasi pada kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia. Menganalisis dan menjelaskan secara mendalam asas itikad baik dikaitkan dengan transparansi pengembalian biaya operasi pada kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia. Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data
sekunder sebagai data utama dan didukung dengan data lapangan, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendapatan filosofis, perbandingan dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum di dapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan teknik wawancara dengan nara sumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan membangun argumentasi (penalaran hukum) berdasarkan filsafat hukum dan teori hukum, dan asas-asa hukum lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, yang hasilnya dituangkan secara reskriptif. Hasil penelitian ini, pertama, pemaknaan asas itikad baik dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang sesuai dengan ‘urf (kebiasaan-kebiasaan) di mana perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist. Pemaknaan asas itikad baik dalam hukum perdata dalam pasal 1338 KUH Perdata merupakan asas yang mengarahkan pada keadilan, pemaknaan asas itikad baik dalam hukum adat merupakan itikad baik yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan berdasarka nilai-nilai yang tumbuh dan dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan Pemaknaan asas itikad baik, pengembalian biaya operasi pada kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan perundang-undangan, kebiasaan, dalam hukum Islam dan hukum adat menjadi standar moral yaitu sebagai prinsip legal ethic , sehingga asas itikad baik bermakna kejujuran, dimana masing-masing pihak memperhatikan kepentingan pihak lainnya di dalam kontrak, juga menjadi pintu masuk hukum melalui nilai moral. Kedua, Penormaan asas itikad baik dalam pengembalian biaya operasi pada kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan dengan melakukan pengaturan dalam masing-masing tahap kontrak dan menjadi upaya perlindungan bagi pihak yang dirugikan, pengaturan itu menyangkut asas itikad baik yang wajib dilakukan oleh para pihak untuk mencapai pelaksanaan hak dan kewajiban yang adil. ketiga, dikaitkan dengan transparansi pengembalian biaya operasi pada kontrak bagi hasil minyak bumi di Indonesia, maka asas itikad baik diartikan sebagai melaksanakan dan mentaati ketentuan hasil audit sebagai wujud pelaksanaan itikad baik sesuai dengan konsideran kontrak bisnis yang telah dibuat, pengembalian biaya operasi diharapkan menjadi system reimbursement pemerintah terhadap biaya produksi migas. Pelaksanaan itikad baik dalam pengembalian biaya operasi pada kontrak bagi hasil di Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan ketat pada proses audit yang transparan dan akuntabilitas yang baik. Skema cost recovery atau pengembalian biaya operasi dapat dipertahankan, karena jika dikaji lebih dalam, skema gross split hanya akan menari investor pada wilayah kerja yang mudah dijangkau, sedangkan pada wilayah kerja yang jauh dan sulit, investor lebih tertarik menggunakan skema cost recovery.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Pengembalian Biaya Operasi, Kontrak Bagi Hasil, Minyak dan Gas Bumi

GOOD FAITH IN TRANSPARENCY OF COST RECOVERY RETURNS IN OIL AND NATURAL GAS PRODUCTS SHARING CONTRACTS IN INDONESIA Nurarafah1 Tan Kamello2 Azhari Yahya3 Dahlan4 ABSTRACT This study examines the legal norms contained in Article 1338, and Article 1339 of the Civil Code and legal norms contained in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Government Regulation Number 79 of 2010 concerning Refundable Operating Costs and Treatment Income Tax in the Upstream Oil and Gas Business Sector. The return of operating costs is part of the clause in the profit sharing contract which is an engagement born of the agreement. Refund of operating costs is a legal obligation that must be fulfilled by the state. However, the implementation of the return of operating costs can result in losses for the state, if it is not carried out in good faith. This study aims to analyze and explain the meaning of the principle of good faith in the national legal system. Formulate the norm of good faith in the return of operating costs on oil and gas production sharing contracts in Indonesia. Analyze and explain in depth the principle of good faith related to the transparency of returning operating costs to oil and gas production sharing contracts in Indonesia The type of research in this dissertation is normative juridical using secondary data as the main data and supported by field data, the approach in this study uses philosophical income, comparisons and legislation. Sources of legal materials can be obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Field data collection techniques using interview techniques with resource persons. Data analysis was carried out qualitatively. By building arguments (legal reasoning) based on legal philosophy and legal theory, and other legal principles. This is done to answer the problems that have been formulated in the research, the results of which are stated in perspective. The results of this study, first, the meaning of the principle of good faith in Islamic law is an act that is in accordance with 'urf (habits) where the act does not conflict with the Qur'an and hadith. The meaning of the principle of good faith in civil law in article 1338 of the Civil Code is a principle that leads to justice, the meaning of the principle of good faith in customary law is good faith that comes from habits in society and is based on values that grow and are carried out continuously. Based on the meaning of the principle of good faith, the return of operating costs on oil and gas production sharing contracts in Indonesia must be carried out in good faith in accordance with legislation, custom, in Islamic law and customary law to become a moral standard, namely as a legal ethical principle, so that the principle of good faith good means honesty, where each party pays attention to the interests of the other party in the contract, is also a legal entry point through moral values. Second, the norming of the principle of good faith in returning operating costs to oil and gas production sharing contracts in Indonesia is carried out by conducting arrangements in each stage of the contract and as an effort to protect the injured party, the arrangement concerns the principle of good faith that must be carried out by the parties to achieve the fair implementation of rights and obligations. Third, related to the transparency of operating cost returns on oil production sharing contracts in Indonesia, the principle of good faith is defined as implementing and complying with the provisions of the audit results as a form of good faith implementation in accordance with the preamble to the business contract that has been made, the return of operating costs is expected to be a reimbursement system on oil and gas production costs. The implementation of good faith in the return of operating costs on production sharing contracts in Indonesia can be carried out by carrying out strict supervision of a transparent audit process and good accountability. The cost recovery scheme or the return of operating costs can be maintained, because if studied more deeply, the gross split scheme will only attract investors in work areas that are easily accessible, while in work areas that are far and difficult, investors are more interested in using a cost recovery scheme. Keywords: Good Faith Principle, Return of Operation Cost, Production Sharing Contract, Oil and Gas